Pemerintah Gagal Kendalikan Harga Minyak Goreng, Emak-emak Lagi yang Jadi Korban

Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati menyebut ibu-ibu atau emak-emak menjadi pihak yang paling terpukul sebagai korban harga minyak goreng yang tak terkendali. 

Terlebih aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) minya goreng kemasan sebesar Rp14 ribu dicabut. Kekinian harganya melambung tinggi berkisar Rp 23-25 ribu per liternya. 

"Harga keekonomian yang hampir dua kali lipat dari harga HET,  jelas memberatkan masyarakat dan keluarga kelas menengah ke bawah," kata Kurniasih kepada wartawan, Sabtu (19/3/2022). 

Juru Bicara PKS ini pun mengaku menyayangkan sikap pemerintah yang hanya bisa minta maaf karena tak sanggup kendalikan harga minyak goreng. 

"Lagi-lagi emak-emak yang jadi korban. Seharusnya pemerintah mengendalikan apa yang ada di pasar, tapi ini tidak berdaya mengendalikan dan justru menyerahkan semua mekanismenya oleh pasar. Siapa yang terdampak berat? Emak-emak dan keluarga kelas menengah bawah tercekik, itu rakyat kita bukan orang lain!," tuturnya. 

Kurniasih juga turut menyoroti ibu-ibu yang rela antre untuk mendapatkan minyak goreng. Bahkan di salah satu daerah antrean justru memakan korban jiwa. 

Lebih lanjut, Kurniasih juga mengaku heran lantaran kekinian persediaan atau stok minyak goreng terutama kemasan justru melimlah. Ia merasa publik seperti dipermainkan. 

"Ombudsman sudah menyebut ada penimbunan tapi tidak diungkap pemain besarnya mana siapa. Sekarang stok mulai ada dengan harga tinggi, pemerintah seolah tak berdaya, bagaimana bisa pemerintah yang punya power bisa tak berdaya?," tuturnya. 

Terkahir ia mengingatkan, tanpa persoalan langka dan mahalnya minyak, komoditas bahan pokok akan naik jelang Ramadan dan Idul Fitri. Tanpa ada intervensi pemerintah, maka masyarakat akan memasuki Ramadan dengan beban yang cukup berat. 

Baca Juga: Sentil Pemerintah Soal Minyak Goreng, Politisi Demokrat: Dulu Berbahaya Dwifungsi ABRI, Sekarang Pengusaha

"Terbukti stoknya ada, pemerintah punya semua instrumen kekuatan dari regulasi sampai penegakan hukum. Semua alat ada di Pemerintah. Jadi jangan saling lempar tanggung jawab. Fungsi regulator dan pengendali kebutuhan pokok makanan harus dijalankan. PKS meminta ada intervensi untuk menurunkan harga setelah dipastikan mulai dari stok di pasaran sebelum Ramadan. Hentikan derita kaum mak-mak saat ini juga," tandasnya.