Bisnis / Ekopol
Sabtu, 30 Mei 2026 | 12:38 WIB
Penasihat Senior LAB 45, Andi Widjajanto dalam Konferensi Republik yang digelar di Gadjah Mada University Club, Yogyakarta, Sabtu (30/5/2026). [Suara.com/Hiskia]
Baca 10 detik
  • Tokoh nasional dan akademisi menghadiri Konferensi Republik di Yogyakarta pada Sabtu, 30 Mei 2026 untuk membahas masa depan bangsa.
  • Andi Widjajanto menyoroti adanya regresi demokrasi melalui pelemahan hukum prosedural yang memicu kekhawatiran serius bagi stabilitas negara saat ini.
  • Kesamaan kekhawatiran pasar global dan masyarakat sipil terhadap kebijakan ekonomi sentralistis menjadi peluang unik untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia.

Suara.com - Sejumlah tokoh nasional dan akademisi berkumpul dalam Konferensi Republik yang digelar di Gadjah Mada University Club, Yogyakarta, Sabtu (30/5/2026).

Pertemuan besar ini menyoroti arah masa depan bangsa serta mencari solusi dari berbagai tantangan yang tengah dihadapi Indonesia.

Penasihat Senior LAB 45, Andi Widjajanto, yang hadir sebagai salah satu pembicara utama, memaparkan dinamika politik Indonesia sejak era Reformasi 1999 hingga situasi terkini di tahun 2026.

Ia menilai Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan berat berupa regresi atau kemunduran demokrasi yang terjadi lewat pelemahan hukum secara prosedural.

Mantan Gubernur Lemhannas tersebut, sempat berkelakar alasan di balik pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi pelaksanaan konferensi ini, ketimbang menggelarnya di ibu kota Jakarta.

"Kenapa sih acaranya di Jogja, bukan di Jakarta? Ya jawaban saya, 'karena Jakarta lagi mikir MSCI dengan IHSG.' Di Jogja kami bisa mikir Republik," kata Andi.

Ilustarsi IHSG dan MSCI. [Suara.com/Ist/MSCI-Gemini]

Lebih lanjut, Andi menjelaskan adanya fenomena unik di mana narasi kritis dari kelompok masyarakat sipil kini justru sejalan dengan respons yang ditunjukkan oleh pasar keuangan global terhadap situasi di dalam negeri.

Menurutnya, pasar global memberikan sinyal koreksi karena adanya kekhawatiran terhadap perubahan arah kebijakan ekonomi Indonesia.

Jika tata kelola ekonomi bergeser ke arah yang terlalu terpusat, hal tersebut berisiko memicu respons negatif dari para pelaku pasar internasional.

Baca Juga: IHSG Loyo, Investor Asing Kabur Massal Rp53 Triliun dari Bursa Saham

"Masyarakat sipil berharap MSCI galak mengoreksi Indonesia, karena koreksi MSCI, fusi, S&P tentang Indonesia adalah koreksi-koreksi tentang ekonomi yang akan diubah menjadi ekonomi yang sentralistis, menjadi ekonomi komando," ungkapnya.

Situasi ini dinilai memicu kekhawatiran global yang berujung pada potensi penarikan modal asing secara besar-besaran dari Indonesia.

Namun di sisi lain, kesamaan keresahan antara pasar global dan masyarakat sipil ini dianggap sebagai momentum yang jarang terjadi.

"Lalu pasar dunia mengatakan, 'Kalau itu yang terjadi di Indonesia, kami enggak mau.' Mereka pergi, capital outflow. Pada saat ini jarang terjadi bahwa bahasa pasar global kepentingannya narasinya mirip-mirip dengan narasi masyarakat sipil. Itu celah yang unik, peluang unik yang harus kita manfaatkan," jelasnya.

Andi menaruh harapan besar pada forum ini agar mampu menghasilkan pemikiran konkret demi menyelamatkan demokrasi Indonesia.

Ia berharap atmosfer Yogyakarta dapat memberikan ruang berpikir yang lebih jernih dan berfokus pada kepentingan negara dalam jangka panjang.

Ilustrasi transaksi pasar modal. [Ist]

"Semoga kita tidak salah memilih Jogja sebagai tempat, karena Jakarta masih mikir harga saham, sementara Jogja kita bisa mikirin Republik," tandasnya.

Load More