Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menerangkan, program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan program proteksi bagi petani agar tak mengalami kerugian ketika terjadi gagal panen.
Berdasarkan berbagai pengalaman, gagal panen yang dialami petani disebabkan karena perubahan iklim dan serangan hama Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
"Pertanian ini adalah sektor yang rentan terhadap perubahan iklim serangan hama OPT. Untuk memproteksi diri agar tak merugi, maka AUTP merupakan solusi," kata Mentan SYL.
Secara khusus, Kementerian Pertanian (Kementan) mengimbau kepada petani di Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk memproteksi diri dengan mengikuti program AUTP tersebut. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari dampak perubahan iklim dan serangan hama sebagaimana diinginkan oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menambahkan, dengan mengikuti program AUTP, petani dapat dengan tenang mengembangkan budidaya pertaniannya.
Sebab, petani akan mendapatkan pertanggungan dari premi yang dibayarkan ketika mengikuti program AUTP. "Petani akan mendapat pertanggungan sebesar Rp6 juta per hektar per musim ketika terjadi gagal panen," ucap Ali.
Dengan pertanggungan yang didapat, maka petani dapat kembali memulai usaha pertaniannya tanpa harus mengkhawatirkan modal awal ketika terjadi gagal panen.
"AUTP ini adalah program perlindungan kepada petani dalam mengusahakan budidaya pertaniannya. Mereka dapat kembali memulai usaha pertaniannya meski mengalami gagal panen, karena ada nilai pertanggungan yang didapat," ujar Ali.
Direktur Pembiayaan Ditjen PSP Kementan, Indah Megahwati menambahkan, ada beberapa persyaratan bagi petani untuk mengikuti program AUTP.
Baca Juga: Dukung Terwujudnya Sawit Berkelanjutan, Perusahaan Gelar Pelatihan
Pertama, petani harus tergabung dahulu dengan kelompok tani. Mereka juga harus mendaftarkan areal persawahan yang akan diasuransikan 30 hari sebelum masa tanam dimulai.
"Preminya cukup murah hanya Rp36 ribu per hektar per musim, karena Rp144 ribu disubsidi melalui APBN dari total premi Rp180 ribu. Jadi, dengan biaya ringan namun memiliki banyak manfaat," tutur Indah.
Berita Terkait
-
Petani di Lahat Habisi Nyawa Istri Gegara Kesal Dituntut Cerai, Alami Lima Luka Tusuk
-
Kementan Berkomitmen Jaga Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Lebaran
-
Petani Protes Anggaran Pemilu 2024 Sentuh Rp110 Triliun; Saat Harga Wortel dan Tomat Anjlok, Negara Kemana?
-
Musim Tanam Padi Gadu di Madiun
-
Dirjen PSP Kementan Turun Langsung ke Medan untuk Pastikan Harga Bapok
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Moody's Turunkan Outlook Peringkat Indonesia ke Negatif
-
BCA Wanti-wanti Gen Z: Hati-hati Beli Rumah Pakai KPR
-
Purbaya Datangi Perusahaan China Pengemplang Pajak, Rugikan Negara hingga Rp 5 T
-
Kecelakaan Maut di IUP Bukit Asam, Kementerian ESDM Terjunkan Tim Investigasi
-
Sempitnya Peluang Ekonomi RI, Saat Gelar Sarjana 'Keok' oleh Lulusan SD
-
Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Cuma 5,11 Persen, Purbaya Akui Tak Sesuai Janji
-
Juda Agung Bocorkan Tugas dari Prabowo usai Dilantik Jadi Wamenkeu Baru Pendamping Purbaya
-
Latar Belakang Juda Agung: Wamenkeu Baru Pernah Jabat Direktur IMF
-
7 Rekomendasi Dompet Digital Terbaik untuk Transaksi dari Luar Negeri
-
Dear Pak Prabowo! 23 Juta Rakyat RI Hidup Miskin, Mayoritas di Pulau Jawa