Suara.com - Sri Lanka terus tertekan menuju jurang krisis ekonomi terparah sepanjang sejarah mereka pasca kemerdekaan gegara gagal bayar utang luar negeri.
Krisis ekonomi juga membuat Sri Lanka kekurangan pasokan pangan dan bahan bakar, situasi di negara itu makin memanas usai harga berbagai kebutuhan naik hingga terjadinya pemadaman listrik berulang. Sejumlah pakar menyebut hal ini sebagai dampak dari jebakan utang China.
Salah seorang guru besar di Tata Institute of Social Sciences,R Ramakumar, dalam tulisannya yang diterbitkan Channel News Asia, kebijakan pinjaman China adalah penyebab utama situasi ekonomi yang mengerikan di Sri Lanka.
"Banyak yang percaya bahwa hubungan ekonomi Sri Lanka dengan China adalah pendorong utama di balik krisis. Amerika Serikat menyebut fenomena ini diplomasi jebakan utang," tulis dia.
Ia juga mengatakan, saat ini situasi dimana negara atau lembaga kreditur memberikan utang kepada negara peminjam untuk meningkatkan pengaruh politik pemberi pinjaman hingga membuatnya tidak dapat membayar uang kembali, mereka berada di belas kasihan kreditur.
Gagal bayar utang negara yang melambung, terutama pembiayaan pelabuhan Hambantota, disebut-sebut sebagai faktor yang berkontribusi terhadap krisis.
Bank Exim China adalah pihak yang memberi utang Sri Lanka dalam proyek pembangunan pelabuhan Hambantota. Namun, pelabuhan ini ternyata tak memberikan keuntungan bagi Sri Lanka.
Dampaknya, laporan itu menyebut, negara tersebut memilih untuk menyewakan pelabuhan itu selama 99 tahun kepada Grup Pedagang China, yang membayar Sri Lanka USD 1,12 miliar.
Pada 1 April, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa telah mengumumkan keadaan darurat, yang dicabut dalam waktu seminggu, menyusul protes besar-besaran oleh warga yang marah atas penanganan krisis oleh pemerintah.
Baca Juga: Kenapa PeduliLindungi Dituding Langgar HAM oleh AS?
Sri Lanka dilaporkan sulit terbebas dari krisis ekonomi terbesarnya akibat kekurangan mata uang yang disebabkan oleh larangan bepergian yang diberlakukan selama epidemi Covid-19.
Ditambah lagi, negara kesulitan membeli pasokan bahan bakar hingga mengakibatkan kelangkaan kebutuhan pokok serta komoditas penting seperti migas.
Laporan PBB juga mengatakan, Sri Lanka dalam ambang batas krisis kemanusiaan akibat masalah keuangannya meningkat, dengan kenaikan harga pangan, dan pundi-pundi negara telah mengering.
Berita Terkait
-
Zan Christ, Putri Pendeta Jadi Mualaf karena Ingin Temukan Kedamaian Hidup
-
Warga Amerika Serikat Boleh Lepas Masker di Kereta Api, Pesawat dan Angkutan Umum
-
Warga di Amerika Serikat Akan Dibebaskan dari Pemakaian Masker di Transportasi Umum
-
AS Tuding PeduliLindungi Langgar HAM, Puan Maharani Bereaksi
-
Kenapa PeduliLindungi Dituding Langgar HAM oleh AS?
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri