DPR RI Ingin Proyek Panas Bumi Diserahkan ke SKK Migas

Suara.com - DPR RI menaikkan wacana menarik proyek listrik panas bumi dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM untuk kemudian diserahakan pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman, kecelakaan kerja yang kerap menimpa pekerja berbagai proyek panas bumi jadi alasan parlemen ingin proyek geothermal diawasi langsung oleh SKK Migas.

"Jadi tidak menutup kemungkinan, ini kami kaji di internal, kemungkinan besar geothermal akan kami tarik ke SKK Migas mumpung kami lagi bahas RUU EBT dan RUU Migas," ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian ESDM di Jakarta, Senin (6/6/2022).

Ia menjelaskan, ada dua hal yang menjadi bahan evaluasi parlemen, yakni manajemen standar keselamatan yang tidak dijalankan oleh perusahaan pengelola panas bumi dan pengawasan serta penguatan program yang dilakukan oleh Dirjen EBTKE Kementerian ESDM.

Menurutnya, standardisasi operasional pengeboran panas bumi hampir sama dengan standardisasi pengeboran minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh SKK Migas, sehingga proyek setrum bersih itu lebih pas masuk tupoksi SKK Migas.

"Kami kasihan Dirjen EBTKE kecenderungannya banyak dibohongi oleh pelaku-pelaku perusahaan geothermal yang akhirnya pengawasan dan lain sebagainya tidak jalan," ucap Maman, dikutip dari Antara.

Diwartakan sebelumnya, insiden kecelakaan kerja proyek panas bumi terbaru terjadi pada wilayah kerja PT Sorik Merapi Geothermal Power yang berlokasi di Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Insiden kebocoran sumur gas Sorik Merapi telah terjadi sebanyak empat kali dalam dua tahun terakhir. Peristiwa terbaru itu terjadi pada 24 April 2022 yang membuat 21 orang harus dibawa ke rumah sakit akibat terpapar gas beracun.

Berdasarkan data laman Kementerian ESDM, Sorik Merapi Geothermal Power memperoleh Izin Usaha Panas Bumi (IUP) pada 2010 dan Izin Panas Bumi (IPB) sejak 2015, dengan wilayah yang tercakup sebesar 62.900 hektare dan potensi sumber daya panas bumi mencapai 240 megawatt.

Baca Juga: Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaludin Dilantik PJ Gubernur Bangka Belitung

Pada 2016, KS Orka Renewables mengambil alih 95 persen saham Sorik Merapi dari sponsor terdahulunya. Hingga saat ini, Sorik Merapi telah mencapai commercial operating date untuk Unit I sebesar 45 megawatt tahun 2019 dan Unit II sebesar 45 megawatt tahun 2021.