Suara.com - Makin meluasnya penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK membuat pemerintah akan membentuk tim Satuan Tugas atau Satgas PMK untuk mengatasi masalah penyebaran virus yang menyerang hewan ternak.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan, satgas akan dibentuk hingga tingkat daerah paling kecil agar kerja lebih maksimal.
"Terkait PMK, kemarin pak Menko (Airlangga Hartarto) menyampaikan ke pak Mentan (Syahrul Yasin Limpo) dan Kemendagri, serta Gubernur, Bupati, Walikota akan melakukan penanganan di tingkat mikro seperti PPKM. Nanti akan ada satgas PMK sampai ke tingkat kecamatan desa," kata Susiwijono di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (10/6/2022).
Keputusan pembentukan Satgas PMK ini diambil usai melakukan rapat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Saat ini, lanjut Susiwijono, data penyebaran wabah PMK sudah menyebar ke 163 Kabupaten/Kota di 18 Provinsi.
"Artinya ini cukup serius dampaknya," ucapnya.
Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan bahwa tiga juta dosis vaksin virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak akan datang pada pekan depan.
"Vaksin minggu depan sudah datang. Untuk awal ini lebih dari tiga juta dosis," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Nasrullah di Kantor KPPU, Jakarta, Kamis (9/6/2022) kemarin.
Adapun vaksin hanya akan diberikan kepada hewan ternak yang sehat di wilayah wabah. Sedangkan hewan yang sudah terinfeksi PMK tidak akan diberi vaksin.
Baca Juga: PMK Bikin Peternak Tercekik, Harga Sapi Ditawar Lebih Murah dari Modal Awal
"Yang disuntik hanya yang sehat di wilayah wabah, yang tidak di wilayah wabah ya enggak,” ungkapnya.
Diketahui, Kementerian Pertanian bakal mendatangkan sebanyak tiga juta dosis vaksin darurat untuk mengatasi masalah Penyakit, Mulut dan Kuku (PMK). Vaksin-vaksin tersebut PMK berasal dari Perancis, Australia, Brazil dan Selandia Baru.
Secara hitungan kebutuhan vaksin PMK pada 2022 kurang lebih 17 juta. Untuk cakupan 80 persen dari populasi provinsi terdampak dan frekuensi vaksinasi sebanyak tiga kali, dua kali pada 2022 dan satu kali pada 2023. Sementara untuk kebutuhan vaksin pada 2022 sebanyak 27,2 juta dosis.
Berita Terkait
-
Pembaga Penelitian CIPS Sarankan Vaksin Penyakit Mulut dan Kuku Dipecepat Agar Penyebaran Tak Meluas
-
2.032 Ekor Sapi di Sumbar Diduga Terjangkit PMK
-
Cegah Penyebaran Virus PMK, Pemkot Kediri Perpanjang Lockdown Pasar Hewan Dua Pekan ke Depan
-
27 Ekor Sapi Terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku, Pidie Aceh Masuk Zona Kuning
-
Pemerintah Diminta Percepat Distribusi Vaksin Cegah Meluasnya Wabah PMK Jelang Idul Adha
Terpopuler
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- Pengakuan Lengkap Santriwati Korban Pencabulan Kiai Ashari di Lingkungan Pesantren Pati
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 HP Terbaru 2026 untuk Budget di Bawah Rp3 Juta, Ada yang Support 5G dan NFC
- 7 Sepatu Lari Lokal untuk Jalan Jauh dan Daily Run Mulai Rp100 Ribuan, Tak Kalah dari Hoka
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
UMKM Binaan Pertamina Raup Potensi Bisnis Rp10,6 Miliar di Inabuyer 2026
-
Simulasi Pengajuan Cicilan KUR BRI Hingga Rp500 Juta untuk UMKM 2026
-
BI Lapor Uang Primer Tumbuh Melambat 14,3% pada April 2026
-
ASDP Masih Raih Pendapatan Rp 4,96 triliun pada 2025 di Tengah Tantangan Bisnis
-
OJK Restui Merger BPR Danaputra Sakti dengan BPR Harta Swadiri
-
Ekonom Ingatkan Aturan Nikotin-Tar Bisa Ancam Nasib Jutaan Petani dan Buruh
-
Gaji ke-13 ASN, TNI, Polri, dan Pensiunan Dipotong? Ini Kata Purbaya
-
Purbaya Targetkan Kebijakan Layer Cukai Rokok Berlaku Juni 2026, Tinggal Tunggu DPR
-
Shell Mulai Jual BBM Solar Seharga Rp 30.890/Liter, Cek Daftar SPBU
-
Biaya Ongkir di E-Commerce Bikin Heboh, Mendag Buka Suara