Suara.com - Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemeneterian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Haiyani Rumondang, mengatakan Kemnaker terus menyatukan visi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ada di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditujukan guna mempercepat reformasi pengawasan.
"Karena tanpa dukungan dan kolaborasi Bapak/Ibu di Balai K3 UPTP dan UPTD, tentu kami di Kemnaker sebagai pengambil kebijakan tidak bisa menjalankan reformasi pengawasan ini sendirian," ucap Haiyani saat membuka Rapat Koordinasi Teknis dan Bimbingan Teknis Pengujian K3 di Balikpapan, Selasa (14/6/2022).
Oleh karenanya, pihaknya menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) yang diikuti Kepala Balai K3 UPTP dan UPTD dengan maksud untuk memperkuat dan menyatukan visi dalam rangka mewujudkan reformasi pengawasan.
Direktur Bina Pengujian K3 Kemnaker, Muhamad Idham, menambahkan, Rakornis diselenggarakan untuk mewujudkan 9 Lompatan Besar Kemnaker pada poin ketujuh yakni reformasi pengawasan.
Dalam reformasi pengawasan tersebut, jelas Idham, salah satu area yang disasar adalah pengembangan pengujian K3. "Dalam rangka memenuhi itu maka para Kepala Balai K3 kita kumpulkan di sini, kita beri alat, untuk meningkatkan pelayanan pengujian K3 kepada masyarakat," ujarnya.
Idham menjelaskan, kegiatan Rakornis ini juga dirangkai dengan Bimtek Pengujian K3. Di mana dalam Bimtek ini dipaparkan satu materi baru yakni Risk Assessment bidang kelistrikan.
Setelah dilakukan pemahaman terkait Risk Assessment bidang kelistrikan tersebut, rencananya pihaknya akan mulai melakukan audit energi di tahun 2023 melalui Balai K3 UPTP Kemnaker, yakni Balai K3 Medan, Balai K3 Jakarta, Balai K3 Bandung, Balai K3 Surabaya, Balai K3 Makassar, dan Balai K3 Samarinda.
"Kalau sudah berhasil akan merambah ke semua pelayanan pengujian K3 masyarakat, khususnya di perusahaan," terangnya.
Baca Juga: Dilantik Jokowi Sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Ini Rekam Jejak Afriansyah Noor
Berita Terkait
-
Kemnaker Siap Berkolaborasi dengan Talenta Muda untuk Kemajuan Sektor Ketenagakerjaan
-
Kena PHK? Simak Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Melalui HP Berikut Ini
-
Kemnaker Hibahkan Alat Ergonomi Demi Mendukung Pelaksanaan Pengujian K3 di Daerah
-
Kemnaker Sosialisasikan UU PPMI di Ponorogo dengan Libatkan Seniman Tradisional
-
Beri Banyak Manfaat bagi Masyarakat, Menaker Pastikan Program Kartu Prakerja Berlanjut pada 2023
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga