Suara.com - Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, Zeth Sony Libing mengingatkan warga dan para pelaku wisata di Labuan Bajo yang tengah unjuk rasa untuk tidak mengganggu para wisatawan.
"Para pelaku wisata di Labuan Bajo silahkan menyampaikan aspirasinya tetapi tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengganggu hak orang lain atau membuat situasi tidak nyaman bagi wisatawan yang datang berwisata ke Labuan Bajo," kata Zeth Sonny Libing.
Hal ini ia sampaikan terkait upaya Pemerintah NTT dalam menyelesaikan aksi penolakan kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Rinca.
Ia mengatakan, Pemerintah NTT tidak mengharapkan aksi unjuk rasa dilakukan pelaku wisata di Labuan Bajo tidak diikuti dengan melakukan boikot berbagai fasilitas umum karena memiliki dampak negatif terhadap pembangunan sektor pariwisata super premium Labuan Bajo.
"Menyampaikan aspirasi merupakan hak setiap warga negara tetapi tidak boleh melanggar hukum," kata dia, kepada Antara.
Menurut dia, semua pihak memiliki tanggungjawab terhadap pembangunan sektor pariwisata di Labuan Bajo.
Sehingga, jika ada yang melakukan boikot terhadap kegiatan wisata tentu memiliki dampak buruh terhadap pariwisata di Labuan Bajo yang telah dibangun dengan baik selama ini.
Menurut dia, tindakan pemboikotan fasilitas wisata merupakan suatu tindakan bunuh diri dalam pembangunan wisata di Labuan Bajo karena mengganggu kenyamanan wisatawan yang datang berkunjung.
"Pemerintah tidak melarang menyampaikan aspirasi tetapi tidak boleh menghasut dan melakukan pemblokiran fasilitas umum yang berpotensi melanggar hukum," kata Sonny Libing.
Baca Juga: Heboh Pungli Merajalela, Komunitas Sopir Truk se-Banyumas Mengadu Langsung ke Ganjar Pranowo
Dia menjelaskan aksi unjuk rasa yang dilakukan pelaku wisata di Labuan Bajo tentu memiliki dampak bagi kunjungan wisatawan, karena wisatawan tentu tidak datang ke lokasi wisata yang memiliki gejolak.
"Dampaknya pasti ada karena wisatawan tidak datang apalagi kalau sudah menyampaikan hasutan akan membakar dan memblokir fasilitas umum yang membuat orang tidak datang ke Labuan Bajo, sehingga kami berharap para pelaku wisata di Labuan Bajo untuk mengedepankan dialog secara baik serta tidak melakukan pemblokiran fasilitas umum yang ada," pungkasnya.
Berita Terkait
- 
            
              CEK FAKTA: Beredar Video Warga Papua Demo Boikot PDIP, Benarkah?
- 
            
              Maestro Legenda Kuliner Asem Asem Daging Semarang Koh Liem Buka Resep Rahasia di Cooking Demo
- 
            
              Puluhan Mahasiswa Geruduk Gedung DPRD Jember, Anggap Raperda RTRW dan RDTR Kacau
- 
            
              Tingkatkan Kompetensi Pelaku Parekraf di Labuan Bajo, Kemenparekraf Gandeng Pertamina dan Telkom
- 
            
              Heboh Pungli Merajalela, Komunitas Sopir Truk se-Banyumas Mengadu Langsung ke Ganjar Pranowo
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
- 
            
              Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
- 
            
              Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
- 
            
              Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
- 
            
              Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
- 
            
              Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
- 
            
              Menkeu Purbaya Mau Hilangkan Pihak Asing di Coretax, Pilih Hacker Indonesia
- 
            
              BPJS Watch Ungkap Dugaan Anggota Partai Diloloskan di Seleksi Calon Direksi dan Dewas BPJS
- 
            
              Proses Bermasalah, BPJS Watch Duga Ada Intervensi DPR di Seleksi Dewas dan Direksi BPJS 20262031
- 
            
              Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
- 
            
              Literasi Keuangan dengan Cara Baru Biar Makin Melek Finansial
- 
            
              Bahlil: Hilirisasi Harus Berkeadilan, Daerah Wajib Dapat Porsi Ekonomi Besar
- 
            
              Menkeu Purbaya Akhirnya Ungkap Biang Kerok Masalah Coretax, Janji Selesai Awal 2026
- 
            
              Setahun Berjalan, Hilirisasi Kementerian ESDM Dorong Terciptanya 276 Ribu Lapangan Kerja Baru
- 
            
              Bahlil Dorong Hilirisasi Berkeadilan: Daerah Harus Nikmati Manfaat Ekonomi Lebih Besar
- 
            
              ESDM Perkuat Program PLTSa, Biogas, dan Biomassa Demi Wujudkan Transisi Energi Hijau untuk Rakyat