Suara.com - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menandatangani nota kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dan PBNU di Yogyakarta.
Nota kesepahaman tersebut terkait sinergi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Turut hadir mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dan Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono.
“MoU ini merupakan sinergi untuk mengembangkan dan memberdayakan ekonomi umat. Salah satunya, agar UMKM santri naik kelas,” ujar Mendag, Kamis (11/8/2022).
Mendag menuturkan, pada 2021, UMKM berkontribusi dominan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Lanjut Mendag, UMKM adalah tulang punggung perekonomian yang perlu didukung dari berbagai lini agar naik kelas demi memperkuat perekonomian Indonesia.
“Dalam mendukung kemajuan UMKM, Kementerian Perdagangan memiliki berbagai fasilitas berupa program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas SDM, kapasitas bisnis, dan akses pasar UMKM,” ungkap Mendag.
Mendag menyebutkan beberapa strategi Kementerian Perdagangan untuk memajukan UMKM. Pertama, mendukung percepatan digitalisasi dengan menargetkan seribu pasar dan satu juta pedagang UMKM termasuk warung pangan di seluruh Indonesia.
Kedua, menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk pemasaran produk dalam negeri, paling sedikit 30 persen dari luas area pusat perbelanjaan. Ketiga, mendukung target program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) sehingga banyak UMKM bergabung platform digital.
Sebagai upaya mendorong UMKM naik kelas, Kementerian Perdagangan juga memfasilitasi pelaku UMKM melalui berbagai program. Antara lain bimbingan teknis pengembangan dan desain produk, pelatihan, serta pendampingan untuk menjadi UKM ekspor; percepatan akses pasar melalui berbagai kegiatan promosi di dalam negeri dan luar negeri baik secara daring di lokapasar maupun secara luring; serta bantuan sarana perdagangan berupa perbaikan warung kelontong mart dan pesantren mart.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf meyakini, nota kesepahaman tersebut cukup menarik dan dapat segera diwujudkan.
Baca Juga: Amankan Produk Baja Senilai Rp 41,6 Miliar, Mendag Zulhas Tegas: Tertibkan dan Amankan
“Dengan memotong rantai distribusi, UMKM santri dapat tumbuh, bahkan memperluas akses pasar,” jelas Staquf.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Satu Rumah Dihuni 10 Orang, Pemerintah Bedah 82 Hunian di Menteng Tenggulun
-
Proyek Percontohan Gentengisasi Prabowo Disorot, Kontraktor Jujur: Bukan Genteng, Kita Pakai Spandek
-
Kantongi Sertifikat, Pertamina Bisa Jual Avtur dari Minyak Jelantah Secara Global
-
RI-India Mau Kembangkan Industri Logam
-
Nasib THR Ojol Akan Ditentukan Selasa Pekan Depan
-
MKBD Tembus Rp 1 Triliun, KISI Perkuat Fundamental di Tengah Persaingan Sekuritas
-
Jangan Kehabisan! Penukaran Uang Baru BI Mulai Besok, Wajib Daftar Online Dulu
-
Krisis Batu Bara Ancam PLTU, Pasokan Listrik Aman?
-
Setoran Pajak Kripto Tembus Rp1,93 Triliun, PMK Baru Jadi Angin Segar Exchange Lokal
-
Kemenperin Bantah Industri Tahan Produksi Usai Kesepakatan Tarif RI-AS