- Presiden Prabowo Subianto menetapkan PP Nomor 20 Tahun 2026 pada 22 April 2026 terkait penyesuaian aturan Pajak Penghasilan.
- Aturan tersebut melarang biaya suap dan gratifikasi dijadikan pengurang pajak serta memperpanjang fasilitas tarif PPh UMKM 0,5 persen.
- Regulasi ini menetapkan bahwa influencer dan profesi ahli tidak termasuk kategori yang berhak menerima fasilitas pajak UMKM tersebut.
Suara.com - Banyak masyarakat kini mencari link download PP 20 Tahun 2026 PDF setelah pemerintah resmi menerbitkan aturan baru terkait Pajak Penghasilan (PPh).
Peraturan ini menarik perhatian karena tidak hanya mengatur perpanjangan fasilitas pajak UMKM 0,5 persen, tetapi juga secara tegas melarang biaya suap dan gratifikasi dijadikan pengurang pajak.
PP 20 Tahun 2026 merupakan perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Aturan ini ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 April 2026.
Isi PP 20 Tahun 2026 yang Jadi Sorotan
1. Suap dan Gratifikasi Tidak Bisa Jadi Pengurang Pajak
Salah satu poin yang paling banyak disorot terdapat pada Pasal 20A. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pengeluaran berupa suap, gratifikasi, maupun pemberian lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan suap tidak dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto.
Bahkan ketentuan ini juga berlaku untuk pemberian kepada pejabat publik asing.
2. Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen Tetap Berlaku
PP ini tetap mempertahankan tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak tertentu yang memiliki peredaran bruto hingga Rp4,8 miliar per tahun.
Baca Juga: Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta Kembali Digelar Hingga Agustus
Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Influencer hingga Selebgram Masuk Daftar Pekerjaan Bebas
Aturan baru ini juga secara eksplisit memasukkan pembuat konten digital seperti influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan profesi sejenis ke dalam kategori jasa pekerjaan bebas.
Penghasilan dari pekerjaan bebas tersebut tidak termasuk objek yang dapat dikenai PPh Final UMKM 0,5 persen.
4. Batas Omzet Tetap Rp4,8 Miliar
Fasilitas pajak final hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan tertentu, dan koperasi dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
Berita Terkait
-
Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta Kembali Digelar Hingga Agustus
-
Kanwil DJP Intensif Penagihan Aktif, Nunggak Pajak Rekening Bisa Diblokir?
-
Alasan Rekening Warga Senilai Rp330 Miliar Tiba-tiba Diblokir Dirjen Pajak
-
Menkeu Optimistis Pendapatan Negara Capai Target, Coretax Dinilai Sudah Menunjukkan Hasil
-
Penulis Buku Dapat Insentif Pajak, Purbaya: Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
Terkini
-
Pemerintah Siapkan Insentif ETF Emas, Bursa Mineral, Hingga Demutualisasi
-
Jumlah Saham HSC Membengkak Jadi 51 Emiten Pasca Pengesahan Aturan Baru BEI
-
Rombak Aturan Pasar Modal, OJK Target Demutualisasi Tuntas September 2026
-
Saham HSC Dilarang Masuk LQ45, Puluhan Emiten Jumbo Kena Dampak!
-
Analis Sebut IHSG Seharusnya Jauh Lebih Tinggi, Ini Alasannya
-
Purbaya Minta Investor Beli Saham dan Jual Dolar, Klaim Ekonomi RI Mulai Diakui Internasional
-
Purbaya Girang S&P Pertahankan Rating Indonesia: Bukan Indonesia Cemas tapi Indonesia Emas
-
Inflasi Juli 2026 Naik ke 3,34%, Tiket Pesawat hingga Harga Beras Jadi Pemicu
-
Amman Mineral Bidik Produksi 16 Ton Emas dan 162.000 Ton Tembaga di 2026
-
Alasan Pemerintah Optimis Inflasi Mereda, Mendagri Singgung Harga BBM