Presiden Jokowi Meminta Pemerintah Pusat dan Daerah Kerja Sama Kendalikan Inflasi

Suara.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya di pemerintahan pusat maupun daerah agar jangan hanya bekerja secara rutinitas karena saat ini sedang dalam situasi tidak normal.

Jokowi meminta supaya semua semua jajaran bekerja dengan melihat mikro, bukan hanya makro.

"Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detail juga dilihat lewat angka-angka dan data-data karena memang keadaannya tidak normal," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Jokowi mengatakan situasi global telah mendorong terjadinya inflasi yang sekarang menjadi momok bagi semua negara.

Inflasi Indonesia per Juli 2022 berada pada angka 4,94 persen (year on year). Angka tersebut masih lebih baik jika dibandingkan beberapa negara lain, seperti Turki, yang inflasinya mencapai 79 persen, Uni Eropa 8,9 persen, atau Amerika Serikat yang mencapai 8,5 persen.

Jokowi meyakini jika seluruh kepala daerah dapat bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah maupun Tim Pengendali Inflasi Pusat, pemerintah akan mampu mengendalikan inflasi hingga di bawah angka 3 persen.

"Saya ingin bupati, wali kota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID di daerah dan Tim Pengendali Inflasi Pusat. Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik yang menyebabkan inflasi. Bisa saja beras, bisa saja tadi bawang merah, bisa saja cabai dan dicek," tuturnya.

"Tim Pengendali Inflasi Pusat cek daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah? Disambungkan, ini harus disambungkan karena negara ini negara besar."

Kepala Negara juga mengingatkan bahwa angka inflasi Indonesia yang masih bisa ditahan untuk berada pada 4,94 persen adalah karena besarnya subsidi untuk energi dari APBN yang mencapai Rp502 triliun.

Baca Juga: Inflasi 30 Provinsi di Indonesia Masih Tinggi, Mayoritas dari Sumatera

Jokowi mengatakan akan meminta Kementerian Keuangan untuk menghitung kemampuan APBN dalam melanjutkan subsidi tersebut.

"Pertalite, Pertamax, solar, elpiji, listrik itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian, itu harga yang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya itu hitung-hitungan kita di tahun ini subsidinya Rp502 triliun, angkanya gede sekali. Ini yang harus kita tahu, untuk apa? Untuk menahan agar inflasinya tidak tinggi. Tapi apakah terus-menerus APBN akan kuat? Nanti akan dihitung oleh Menteri Keuangan," kata dia.