Suara.com - Pemerintah Indonesia meminta dukungan para pemimpin global agar Indonesia bisa memimpin transisi menuju energi terbarukan.
Dalam Tri Hita Karana Forum Climate Road to G20 Dialogue, hari ini, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut percepatan transisi ke sistem energi terbarukan harus segera dilakukan sehingga butuh dukungan kuat secara global.
"Untuk bisa mencapai hal itu, dibutuhkan dukungan dari para pemimpin global untuk membuka modal, teknologi dan kapasitas SDM. Saat ini adalah dekade untuk bertindak, saya berharap kepemimpinan Indonesia di G20 dapat mewujudkan ini baik untuk Indonesia maupun dunia," katanya.
Luhut yang juga Co-host THK Forum mengatakan target komitmen untuk menghadapi perubahan iklim di bawah Perjanjian Paris dan Sustainable Development Goals kurang dari satu dekade lagi.
Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris di New York pada 22 April 2016, dimana Indonesia berkomitmen untuk melakukan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan bergerak aktif mencegah terjadinya perubahan iklim.
Indonesia melalui Nationally Determined Contribution berkomitmen untuk memitigasi perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi hingga tahun 2030 sebesar 29 persen sampai dengan 41 persen bila dengan dukungan internasional pada 2030.
"Target kami, Indonesia, pada tahun 2030, saya pikir kami memiliki setidaknya 21 gigawatt (GW) energi terbarukan di negara ini," kata Luhut.
Namun ia juga mengingatkan bahwa untuk mendukung implementasinya, Indonesia membutuhkan industri untuk bisa didukung.
"Tapi kita perlu juga sekaligus industri untuk itu. Kami tidak ingin hanya membangun energi terbarukan dan tidak ada industri," katanya.
Baca Juga: Harga BBM Mau Naik, Menko Airlangga Hartarto Desak Kepala Daerah Kendalikan Inflasi
Luhut mengatakan Pemerintah Indonesia akan menentukan percepatan transisi energi yang bisa ikut mendukung penciptaan tenaga kerja, serta mendukung udara yang lebih bersih dan sehat.
Ia mengemukakan sejumlah langkah yang dilakukan Indonesia untuk mendorong percepatan transisi energi, mulai dari pengembangan dan penggunaan kendaraan listrik, hingga B40.
Ia meyakini pada 2030, saat tenggat waktu Perjanjian Paris tiba, Indonesia akan jauh lebih baik lagi dari saat ini.
"Dalam delapan tahun, kita bisa melihat Indonesia jauh lebih baik dari hari ini. Saya berjanji Pak John," katanya seraya berjanji kepada John Kerry, Utusan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Urusan Iklim, yang juga hadir secara fisik dalam forum tersebut.
Di sisi lain, Luhut mengungkapkan pemerintah Indonesia akan mengembangkan mekanisme pembiayaan untuk mempensiunkan bahan bakar fosil serta melembagakan pembiayaan transfer teknologi guna memastikan agar transfer teknologi dan pembiayaan bisa terus berlanjut.
"Pendanaan campuran (blended finance) menjadi platform untuk mendorong penggunaan pendanaan resmi untuk mendukung investasi swasta dan jadi clearinghouse bagi proyek investasi berkelanjutan," kata Luhut. [Antara]
Berita Terkait
-
Krisis Bahan Bakar sebagai Dampak Perang, Energi Terbarukan Menjadi Solusi?
-
Studi: Industri Migas Tinggalkan Citra Energi Bersih, Kini Tekankan Ketergantungan Energi Fosil
-
Perang Iran Picu Krisis Energi Global, Bisakah Energi Terbarukan Jadi Jalan Keluar?
-
Saham Energi Bersih Dinilai Menjanjikan di Era Transisi Energi
-
PLTS Terapung Karangkates Siap Pasok Listrik 100 Ribu Rumah
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
Sambangi Korsel, Bahlil Hasilkan 3 Kerja Sama Strategis di Sektor Energi
-
Tak Asal Tanam, Petani Sawit Mulai 'Melek' Gunakan Metode Ilmiah
-
Sumbang Rp 4,96 T, ITDC Beberkan Efek MotoGP ke Ekonomi RI
-
Menaker: WFH Tidak Boleh Kurangi Gaji dan Tunjangan Karyawan
-
Ekonom Beberkan Solusi Agar APBN Tak Terbebani Subsidi Energi
-
WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Tak Harus Setiap Jumat
-
Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas
-
Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN
-
Imbauan WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta Dapat Dukungan Pengusaha dan Pekerja
-
Purbaya Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9% Meski Harga Minyak Terus Naik