Suara.com - Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang merebak di masyarakat membuat pemerintah pusat meminta kepada pemerintah daerah untuk sama-sama mengendalikan laju inflasi yang saat ini mulai membumbung tinggi.
Pernyataan tersebut disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menggelar konferensi pers secara virtual pada Kamis (1/9/2022).
"Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota tentunya angkanya di atas nasional itu diminta untuk dapat menurunkan inflasi bulan-bulan ke depan di bawah 5 persen," kata Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (1/9/2022).
Menko Airlangga mengatakan, hingga Agustus 2022 laju inflasi masih cukup terkendali. Bahkan, pada bulan tersebut terjadi deflasi 0,21 persen secara bulanan, namun secara tahunan sudah mencapai 4,69 persen.
"Ini adalah extra effort yang dilakukan pemerintah sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk menjaga stabilitas harga," katanya.
Untuk itu, Airlangga mengungkapkan, tim pengendalian inflasi pusat telah mengirim surat kepada Gubernur untuk memperkuat tim pengendali inflasi daerah (TPID) untuk bersama-sama bisa menekan peningkatan laju inflasi ini.
"Tim pengendalian pusat kami telah mengirim surat kepada gubernur memperkuat TPID, dan TPID terus menjaga kestabilan harga pangan tercermin dari inflasi volatile food yang sudah juga mengalami deflasi sebesar 2,9 persen mtm atau 8,93 persen secara tahunan," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar seluruh pejabat pemerintah daerah untuk ikut mensosialisasikan kenaikan harga BBM ini kepada masyarakatnya.
"Terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, saya minta Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pangdam, Danrem dan seterusnya sosialisasikan untuk memberikan dukungan ini," kata Luhut dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hibrid, Selasa (30/8/2022).
Baca Juga: Ratusan Demonstran Geruduk Kantor DPRD Jateng Tolak Kenaikan BBM, Massa Aksi Sempat Bakar Ban
Luhut menyebut persiapan teknis sudah dipelajari dengan baik oleh pemerintah pusat. Termasuk perhitungan dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi.
Begitu juga dengan sejumlah program bantuan sosial (bansos) yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Bantuan Subsidi Upah (BSU).
"Dananya ada dan sekarang sedang dipersiapkan sehingga inflasi kita bisa jaga, bisa kita turunkan, saya kira semua akan jadi lebih baik," katanya.
Berita Terkait
-
Pengamat Sebut Pemerintah Naikan Harga BBM untuk Hindari Krisis APBN
-
Ratusan Demonstran Geruduk Kantor DPRD Jateng Tolak Kenaikan BBM, Massa Aksi Sempat Bakar Ban
-
Jeritan Rakyat Soal Rencana Kenaikan BBM: dari Nelayan sampai Sopir Angkot
-
Curangnya Orang-orang Ini Jelang Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Mencekam! SPBE di Cimuning Bekasi Terbakar Hebat, Langit Malam Berubah Merah
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
Terkini
-
Daftar Lengkap Tarif Listrik PLN Terbaru untuk Semua Golongan
-
Sambangi Korsel, Bahlil Hasilkan 3 Kerja Sama Strategis di Sektor Energi
-
Tak Asal Tanam, Petani Sawit Mulai 'Melek' Gunakan Metode Ilmiah
-
Sumbang Rp 4,96 T, ITDC Beberkan Efek MotoGP ke Ekonomi RI
-
Menaker: WFH Tidak Boleh Kurangi Gaji dan Tunjangan Karyawan
-
Ekonom Beberkan Solusi Agar APBN Tak Terbebani Subsidi Energi
-
WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Tak Harus Setiap Jumat
-
Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas
-
Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN
-
Imbauan WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta Dapat Dukungan Pengusaha dan Pekerja