Menkeu Ungkap Tantangan Tahun 2023: Pasokan Terkendala Akibat Perang, Permintaan Meningkat

Suara.com - Menkeu Sri Mulyani mengaku akan fokus meningkatkan fundamental perekonomian dari sisi produktivitas melalui belanja yang berkualitas baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Tahun 2023 nanti, tantangan perekonomian tidak hanya datang dari pandemi tapi juga perang yang menyebabkan pasokan terkendala, sementara permintaan terus meningkat.

"Pemulihan diperkirakan masih ada, namun kita tetap perlu waspada. Domestik demand itu harus kita jaga sehingga belanja pemerintah akan selektif, karena kita harus antisipasi risiko kenaikan suku bunga, penguatan dolar, dan inflasi karena kenaikan harga komoditas," katanya dalam webinar "Percepatan Pemulihan Ekonomi", Rabu (19/10/2022).

Sementara dari sisi pendapatan, pemerintah akan tetap melakukan reformasi antara lain melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Kita juga harus menjaga dari sisi pembiayaan, karena risiko beralih ke sektor pasar keuangan," ujar dia, dikutip dari Antara.

Dari sisi belanja, pemerintah juga fokus pada kebijakan prioritas, antara lain peningkatan sumber daya manusia (SDM) sehingga 20 persen dari belanja negara dialokasikan untuk sektor pendidikan atau nilainya setara Rp612,2 triliun.

Belanja perlindungan sosial juga akan terus disesuaikan berdasarkan guncangan perekonomian yang terjadi, di mana nilainya mencapai Rp479,1 triliun pada 2023 untuk berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, dan Penerima Bantuan Iuran PBI-JKN.

Belanja infrastruktur senilai Rp392,02 triliun akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan dasar seperti rumah sakit, dan penyelesaian pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk menciptakan konektivitas yang mendorong pemulihan ekonomi nasional.

"Belanja kesehatan dijaga 5 persen dari belanja negara. Dan karena sekarang belanja penanganan COVID-19 berkurang secara signifikan, belanja difokuskan untuk pembangunan fasilitas kesehatan baik layanan kesehatan primer, sekunder, dan perbaikan layanan secara umum," pungkas Sri Mulyani.

Baca Juga: Menkeu Temui Kolega di AS, Bahas RUU Sektor Keuangan Hingga Multilateral Development Banks