Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menginginkan tidak ada lagi mafia di pelabuhan yang melakukan pungutan liar (pungli). Caranya dengan membuat sistem layanan terintegrasi di pelabuhan.
Dia menjelaskan, perlu kerja sama antara semua pihak di sektor pelabuhan untuk membuat sistem layanan yang terintegrasi.
"Jadi, perlu meningkatkan pengawasan pada operasional jasa kepelabuhan, supaya mafia-mafia yang melakukan pungli, suap, dan korupsi di kawasan pelabuhan sudah tidak ada lagi," ujarnya dalam Webinar Stranas PK, Kamis (27/10/2022).
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini melanjutkan, sistem layanan dan pengawasan pelabuhan juga bisa terhubung dengan sistem di KPK, sehingga semua bisa mengawasi praktik-praktik korupsi atau pungli di Pelabuhan
"Minimal pengawasan dan dilakukan oleh sistem misalnya sistem Ya sudah terintegrasi dapat terhubung dengan sistem di KPK, jaga ID dan semua bisa ikut saling mengawasi satu sama lainnya," jelas dia.
Selain itu, Luhut juga mengingatkan ke pemangku kepentingan agar memperhatikan kecepatan pelayanan dan teknologi di pelabuhan.
"Kemudian, standarisasi kecepatan waktu infrastruktur dan pelayanan, serta meningkatkan komunikasi antara badan usaha pelabuhan dan layanan pemerintahan," ucap dia.
Luhut menambahkan, dengan cara-cara itu dia meyakini operasional di pelabuhan bisa efisien yang nantinya bisa menurunkan biaya logistik nasional. Selain itu, dengan cara itu diharapkan semua pelabuhan Indonesia bisa bersaing dengan negara tetangga.
"Kalau kita semua bekerja sama dengan tekad yang sama, pasti tidak bisa lakukan, Indonesia itu negara hebat kita harus tahu mengenai itu," pungkas dia.
Baca Juga: Kabid Propam Polda Sumut Kumpulkan Seluruh Polantas di Medan, Ada Apa?
Berita Terkait
-
Pesan Penting dan Menohok dari Brigjen Krishan Murti Soal Kebijakan Tilang Elektronik Juga Pungli, Luruskan Niat
-
Gerah dengan Oknum Polisi yang Lakukan Pungli, Brigjen Krishna Murti: Kita Benar Aja Menyebalkan
-
Praktek Pungli Program PTSL di Kota Bekasi: Warga Bayar Jutaan Rupiah, Sertifikat Tanah Tak Kunjung Terbit
Terpopuler
- 7 HP Midrange Serasa Flagship 2026: Spesifikasi Premium dan Performa Juara
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 4 Sepatu Nike Tanpa Tali Serbaguna: Nyaman untuk Olahraga, Praktis buat Jalan Santai
- Danantara Sumberdaya Indonesia Batal Beroperasi Penuh, Pemerintah Mundurkan Skema Ekspor SDA di 2027
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
Pilihan
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
-
Live 'Pocong Jadi-Jadian' Hebohkan Warga Sragen, 3 Pelajar Diamankan Polisi
-
Bos Nvidia Serobot Antrean Jagung Bakar dengan Traktir Semua Pembeli, Egois atau Dermawan?
Terkini
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Harga Plastik Melonjak Tinggi Gegara Minyak, Sektor Industri Terancam?
-
Kementan Akan Tindak Tegas Mafia Minyak Goreng
-
Wamentan Klaim Indonesia Surplus 800.000 Hewan Kurban
-
Suara Konsumen: Kartu Kredit Maybank Belum Diterima, Tapi Sudah Dipakai
-
Dugaan Manipulasi Ekspor CPO Wilmar dan Musim Mas Jadi Sorotan Dunia
-
Kanwil DJP Intensif Penagihan Aktif, Nunggak Pajak Rekening Bisa Diblokir?
-
Rupiah Melemah Terus-menerus Akibat Kebijakan Pemerintah
-
Taipan RI Berharta Rp243 T Justru Gadai Saham Demi Dapat Utang Bank
-
Alasan Rekening Warga Senilai Rp330 Miliar Tiba-tiba Diblokir Dirjen Pajak