Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini proporsi untuk pembiayaan hijau masih sangat rendah dibandingkan dengan pembiayaan jenis yang lain.
Padahal, kata Sri Mulyani, krisis perubahan iklim bisa menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap sosial-ekonomi yang luas dan signifikan.
Untuk itu, kata dia, dalam mengatasi masalah tersebut, pembiayaan berkelanjutan memainkan peran penting untuk mendorong transisi menuju pemulihan ekonomi yang hijau, tangguh, dan inklusif.
“Mengingat rendahnya proporsi pembiayaan hijau dan berkelanjutan saat ini, ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kerangka kerja tingkat tinggi bagi keuangan transisi agar pasar keuangan pembiayaan dapat mendukung transisi yang sesuai dan terjangkau yang juga berkelanjutan. Ini juga termasuk bagaimana kita akan dapat mencapai Paris Agreement dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030,” terang Menkeu pada The Third G20 Seminar on Sustainable Infrastructure Finance, secara daring pada Jumat (4/11/2022).
Menurut dia, kerangka kerja ini akan mengembangkan pemahaman bersama tentang elemen kunci bagaimana mendukung pembiayaan terutama dalam memfasilitasi transisi iklim.
Identifikasi aktivitas transisi akan didasarkan pada jalur teknis yang kredibel untuk sektor padat karbon utama untuk dekarbonisasi menuju net zero emission.
Transisi energi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi rendah karbon yang akan membutuhkan investasi besar dan kebijakan transformasional.
Sri Mulyani menambahkan, bagi banyak negara berkembang yang memiliki sumber daya dan kapasitas terbatas, hal ini akan menjadi tantangan yang sangat sulit untuk diatasi. Perubahan iklim adalah hal yang penting tetapi mereka berada dalam posisi kapasitas yang terbatas untuk dapat memenuhi target pengurangan CO2.
“Di bawah Kepresidenan Indonesia G20, perubahan iklim menjadi salah satu topik yang paling penting yang tidak hanya dibahas tetapi kami juga uraikan dalam bentuk pedoman tingkat tinggi lintas pendekatan yang selaras agar kami dapat memberikan penyesuaian transisi ekonomi global yang terjangkau menuju keberlanjutan,” katanya.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Kinerja APBN Kuartal III 2022 On The Track
Transisi yang berhasil membutuhkan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dan semua pemangku kepentingan termasuk salah satu peran terpenting sebenarnya adalah oleh lembaga multilateral.
Menurutnya, lembaga multilateral tersebut berada dalam posisi yang lebih baik dan memiliki kapasitas dalam bentuk pengetahuan, pembiayaan, dan kekuatan untuk memobilisasi pembiayaan dan memiliki kebijakan teknis dalam mengembangkan keuangan berkelanjutan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Promo Alfamart Hari Ini 7 Mei 2026, Body Care Fair Diskon hingga 40 Persen
- 5 Pilihan HP Android Kamera Stabil untuk Hasil Video Minim Jitter Mei 2026, Terbaik di Kelasnya
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Update Harga Emas Minggu 10 Mei 2026: Antam Stabil, Galeri24 Naik, UBS Justru Turun!
-
Update Harga Emas Antam Terbaru 10 Mei 2026 dari 0,5 Gram hingga 1.000 Gram
-
Sinyal Akhir Perang? Iran Beri 'Lampu Hijau' di Tengah Ketegangan Selat Hormuz
-
MBG Bisa Dijalankan Tanpa Ganggu Kondisi Fiskal, Begini Caranya
-
Asosiasi Bisnis RI - Filipina Resmi Terbentuk, Fokus Atasi Hambatan Dagang
-
Apa itu Bond Stabilization Fund yang Mau Dikerahkan untuk Stabilkan Rupiah?
-
Kisah Bambang Jadi Agen BRILink Nomor 1 di Klaten, Dari Ngontrak hingga Antarkan Anak ke Jepang
-
Dikuras untuk Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa Indonesia Capai Titik Terendah Sejak 2024
-
Langgar Aturan Penagihan, Indosaku Didenda OJK Rp875 Juta
-
Sebut Beda Karakteristik, IMA Ragukan Skema Migas Diterapkan di Sektor Tambang