Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berencana untuk menpensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Rencana penghentian operasional PLTU ini bakal dibawa dalam perhelatan KTT G20.
Maksud penghentian operasional ini untuk mencapai target netral karbon atau net zero emissions (NZE) pada 2060.
Lantas, bagaimana tanggapan pelaku usaha terkait rencana pemerintah tersebut?
Perusahaan tambang batu bara milik keponakan Luhut, yakni PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), melalui Direktur Keuangannya, Juli Oktarina, mengatakan bahwa perseroan saat ini masih menunggu kebijakan detail, seperti mekanisme penghentian operasional PLTU tersebut.
Saat ini, TBS memiliki dua PLTU yang beroperasi di Pulau Sumatera, di mana baru beroperasi dalam dua tahun ini.
"Misalnya nanti diminta untuk menghentikan operasi kedua PLTU, maka kami tunggu mekanismenya seperti apa. Sebab harus ada pembicaraan dengan PLN terkait penggantian secara komersil," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (10/11/2022).
Juli melanjutkan, jika memang ada kewajiban penghentian operasional PLTU, maka harus jadi perhatian dalam penyediaan listrik oleh PLN.
Untuk diketahui, dua PLTU yang dimiliki oleh TBS telah berkontrak penjualan listrik selama 25 tahun dengan PLN.
Baca Juga: Stop Geger AHY vs Aher! Rocky Gerung Bongkar Cawapres Ideal Anies Baswedan, Sosoknya Tak Terduga
"Harus lihat kesiapan PLN untuk cari pengganti pembangkit bertenaga 100MW yang akan hilang (misal PLTU perseroan disetop)," pungkas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026