Waspada Ancaman Krisis Ekonomi, Pariwisata Berkelanjutan Jadi Andalan Pemerintah

Suara.com - Pemerintah terus mendorong industri pariwisata di tengah ketidakpastian ekonomi karena ancaman resesi 2023. Bahkan, pemerintah telah memiliki konsep untuk menjaring wisatawan datang ke dalam negeri.

Direktur Kajian Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Agustini Rahayu mengatakan, terdapat lima isu strategis dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia, yakni Keberlanjutan, Daya Saing, Nilai Tambah, Digitalisasi dan Produktivitas.

"Pariwisata berkelanjutan adalah sebuah proses (ruh), bukan hasil akhir, yang tercermin dalam setiap penetapan kebijakan oleh Kemenparekraf," ujarnya dalam webinar Tourism & Hospitality Industry Outlook 2023, Selasa (29/11/2022).

Menurut Agustini, target capaian pariwisata berkelanjutan yaitu, pertumbuhan Ekonomi, penciptaan lapangan kerja, kebijakan yang tepat target, waktu, dan manfaat.

"Arah kebijakan pariwisata dan ekonomi Kreatif bermuara pada pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang inklusif, berkelanjutan, dan Tangguh," jelasnya.

Agustini menyebut, pemulihan pariwisata global saat ini telah mencapai 65% dari tingkat sebelum pandemi. Diperkirakan 700 juta wisatawan melakukan perjalanan internasional antara Januari dan September 2022, lebih dari dua kali lipat atau 133%  jumlah yang tercatat untuk periode yang sama pada tahun 2021.

"Hasil ini didorong oleh permintaan yang kuat, peningkatan tingkat kepercayaan dan pencabutan pembatasan di banyak destinasi. Diperkirakan 340 juta kedatangan internasional tercatat pada kuartal ketiga tahun 2022," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA), Jahja Setiaatmadja mengungkapka, ada 15 desa binaan perseroan yang telah sukses menjalankan pariwisata berkesinambungan, diantaranya Nagari Silokek, Desa Pentingsari, dan kampung adat Sijunjung.

Jahja juga menyoroti tiga tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengembangkan desa wisata. Pertama, minimnya sinergi antar lembaga, pemerintah daerah, komunitas desa, dan pihak swasta.

Baca Juga: Pemerintahan Jokowi Bikin Utang Negara Semakin Bengkak, PDIP: Enggak Salah

Kedua, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan pariwisata di komunitas tersebut. Ketiga adalah terbatasnya penyediaan fasilitas dasar penunjang wisata.

"Ini yang kita alami di lapangan, banyak destinasi yang fasilitas penunjang wisata seperti sinyal jaringan seluler yang masih belum baik. Kita harapkan ini menjadi perhatian seluruh stakeholder pariwisata kita," pungkas dia.