Suara.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memproyeksikan Pati menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang seluruh desanya punya program antikorupsi.
Hal itu disampaikan Ganjar dalam acara Penyuluhan Anti Korupsi dan Penandatanganan Pakta Anti Gratifikasi dalam Pelayanan bagi kepala Desa se-Kabupaten Pati.
"Saya pengen Pati menjadi Kabupaten pertama di Jawa Tengah dan Indonesia yang seluruhnya punya program Desa Anti Korupsi," kata Ganjar di Pendopo Kantor Pemerintah Kabupaten Pati, Jateng.
Ganjar mengatakan, nantinya Bupati dan jajaran, khususnya seluruh kepala desa (kades) di Kabupaten Pati, akan didampingi oleh inspektorat daerah beserta penyuluh antikorupsi. Ganjar juga menekankan kades untuk tidak menerima gratifikasi.
"Nah ini bagus ada penyuluh inspektorat, ini seragam dari penyuluh antikorupsi dan teman-teman ini di Pati khususnya, mendorong teman-teman Kades untuk tidak pungli (pungutan liar), korupsi, dan tidak menerima gratifikasi," kata Ganjar.
Dengan adanya program antikorupsi di seluruh desa Kabupaten Pati, Ganjar berharap pelayanan masyarakat semakin baik, transparan, dan akuntabel. Ganjar mendorong Pemkab Pati mencontoh puluhan desa antikorupsi yang sudah ada di Jateng.
"Agar 29 desa antikorupsi yang ada di Jawa Tengah, yang sudah dicoba satu kabupaten satu, sekarang mau saya coba satu Kabupaten Pati, para petingginya atau kadesnya atau desanya betul-betul antikorupsi, contohnya sudah ada," katanya.
Ganjar pun meminta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Pati yang bebas korupsi dengan cara tidak memberikan suap atau gratifikasi. Ganjar juga menekankan pentingnya peran pengawasan dari para pimpinan di Pati.
"Partisipasi masyarakat penting untuk tidak iming-imingi. Tapi jangan sampai karena tidak memberi jadi dipersulit, tidak boleh. Inilah peran dari pimpinan yang ada di Pati untuk mengawasi dan mudah-mudahan kalau ini sukses kita terapkan di seluruh Jawa Tengah," pungkasnya.
Baca Juga: Bagi-bagi Sembako, Komunitas Sopir Truk di Jakarta Berharap Ganjar Mampu Tingkatkan Kesejahteraan
Sebelumnya, Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang telah dinyatakan KPK menjadi desa berkategori istimewa dengan nilai terbaik di antara sepuluh Desa Antikorupsi lainnya. Saat ini, Ganjar terus mendorong capaian tersebut direplikasi 7.809 Desa se-Jateng.
"Kalau ini 29 Kabupaten sudah kita bikin, ini sudah dievaluasi sama inspektorat kita. Karena sudah dievaluasi dari 29 ya desanya, nanti begitu iya kita langsung mau dorong seluruh desa wajib hukumnya. Kita kasih batas waktu, kita kasih guidanceny agar mereka bisa tinggal meniru saja," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menebak IHSG di Tengah Silang Sengkarut Geopolitik Global dan Rekor Bursa Asia
-
Harga Minyak Turun di Bawah 100 Dolar Imbas Perkembangan 'Positif' Nego Perang Iran
-
Krisis Global? Tabungan Orang Kaya Semakin Gemuk
-
Lebih Rentan Meledak, Distribusi CNG Lebih Baik Lewat Jargas
-
Pertamina Jajaki SLB sebagai Mitra Teknologi, Perkuat Ketahanan Energi Nasional
-
Harga MinyaKita Mahal, Pedagang: Mending Beli Minyak Goreng yang Lain!
-
Laba Bank Jago Melonjak 42 Persen di Kuartal I 2026, Tiga Arahan Jadi Kunci
-
Dorong Reintegrasi Sosial, Kemnaker Siapkan Akses Kerja bagi Eks Warga Binaan
-
Integrasi Holding Ultra Mikro Jangkau 33,7 Juta Pelaku Usaha, Bukti BRI Berpihak pada Rakyat
-
Purbaya Bebaskan Pajak untuk Merger BUMN, Kasih Waktu 3 Tahun