Suara.com - Data pemerintah terkait kalangan buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) diklaim tidak tepat karena berbeda dengan data dari BPJS Ketenagakerjaan.
Disampaikan oleh Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit, merujuk pada data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang menjadi korban PHK selama periode Januari hingga November tahun ini mencapai 919 orang.
"Pemerintah masih bicara PHK baru 10 ribu orang, saya enggak tahu dapat data dari mana. Tapi BPJS mengeluarkan data dari Januari-November 2022 sudah 919 ribu orang," ujar dia dalam Outlook Ekonomi dan Bisnis Apindo 2023 yang digelar pada Rabu (21/12/2022) lalu.
Data PHK yang ia sampaikan itu, kata Anton, berdasarkan data pekerja yang sudah mencairkan jaminan hari tua (JHT) dengan alasan PHK.
Sementara, jumlah pekerja yang sudah mencairkan dana JHT saat ini diperkirakan mencapai 2,7 juta orang dengan berbagai alasan.
Meski demikian, Anton menyebut, data tersebut belum mencakup keseluruhan korban PJK karena tidak semua karyawan yang terdampak PHK mencairkan dana JHT. Bahkan, ada pula pekerja yang tidak terdaftar di BPJS ketenagakerjaan.
Ia berharap, pemerintah serius dalam menangani hal ini dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Ia juga meminta isu PHK tidak dikaitkan dengan penetapan UMP 2023.
Berita Terkait
-
Kaleidoskop 2022: 21 Perusahaan PHK Massal Karyawan, Ribuan Orang Jadi Korban
-
2023 Jadi Tahun Resesi, PHK Massal Masih Akan Berlanjut
-
Angka Kecelakaan Kerja Meningkat, RS Ini Siap Kasih Perlindungan Pekerja Rentan
-
Gelar Konser, Iwan Fals Suarakan Kemanusiaan hingga Singgung Fenomena PHK
-
Suami di PHK, Pinkan Mambo Banting Tulang Hidupi 5 Anaknya
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!
-
Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float
-
PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum
-
Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya
-
Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun