Suara.com - PT PLN (Persero) terbebas dari krisis batu bara pada akhir tahun 2022. Kondisi ini sangat berbalik dengan kondisi pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022, di mana PLN sangat kekuarangan pasokan batu bara.
Setelah sempat mengalami krisis pasokan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pada awal 2022, kini pasokan batubara dapat terjaga dengan aman di level stock mencapai 20 Hari Operasi.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan, salah satu kunci sukses terbebas dari krisis batu bara yaitu armada kapal dari Indonesian National Shipowners’ Association atau INSA yang tercukupi.
"Memperhatikan hal-hal di atas, kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua beserta seluruh jajaran pengurus serta anggota INSA atas dukungan yang luar biasa kepada PT PLN," kata Darmawan seperti dikutip dari surat PT PLN kepada DPP INSA, Senin (2/1/2023).
Sementara, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, amannya pasokan batubara di PLTU pada akhir tahun ini patut disyukuri dan diusahakan agar pasokannya bisa terus terjaga dengan aman, sehingga krisis pasokan batubara yang sempat terjadi tidak terulang kembali.
Seperti diketahui, pasokan batubara di 17 PLTU milik PLN sempat mengalami kekurangan pada awal 2022.
Carmelita menceritakan, yang terjadi saat itu INSA mengkonsolidasikan seluruh perusahaan pelayaran nasional untuk mengerahkan seluruh armada kapal curah agar memasok batubara di PLTU dalam negeri.
"Pelayaran nasional berkomitmen untuk mengutamakan kepentingan nasional demi menjaga ketahanan energi Indonesia. Namun tentu, keberhasilan menjaga stok batubara bukan karena peran INSA semata, tapi juga berkat peran besar PLN dan seluruh stakeholder lainnya," kata dia.
Selain itu, Carmelita menilai, keberhasilan mengerahkan armada merah putih untuk menjamin kelancaran dan terpenuhinya armada pelayaran untuk memasok batubara di dalam negeri menjadi bukti nyata dampak positif dari konsistensi penerapan asas cabotage di Indonesia.
"Asas cabotage telah memberikan dampak positif bagi Indonesia, khususnya dalam menghadapi masa krisis seperti saat terjadi kriris energi waktu itu. Untuk itu, kita harus terus konsistensi menerapkan asas cabotage ini," pungkas dia.
Baca Juga: Listrik di Batam dan Bintan Padam Sejak Minggu Pagi, Begini Kata PLN
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Investor Migas Makin Percaya Indonesia, Proyek Bukit Panjang Masuk Tahap Fabrikasi
-
Bahlil Ungkap 5.700 Desa Masih Gelap, Pemerintah Gelontorkan Rp10,3 Triliun untuk Listrik Desa
-
Kabar Baik Pencari Kerja! Kemnaker Buka Pelatihan Gratis untuk 20.000 Peserta, Daftar hingga 9 Juli
-
Masuk Fortune Southeast Asia 500 2026, Hutama Karya Perkuat Kiprah sebagai BUMN Konstruksi Terkemuka
-
Beralih ke Jargas Hemat Biaya Energi hingga 33 Persen, Pemerintah Tambah 160 Ribu Sambungan Baru
-
Tahun Emas ke-50, Darya-Varia Berkinerja Tangguh dan Komitmen pada Pertumbuhan Berkelanjutan
-
Pasokan Batubara PLTU Jawa Mulai Pulih, PLN Kini Kejar Perbaikan Dua Pembangkit
-
Bulog Buka Suara soal Dugaan Korupsi Beras Wamena, Pastikan Distribusi Pangan Tetap Aman dan Stabil
-
Kabar Baik bagi MBR! Menteri PKP Pastikan Bunga KPR FLPP Tetap 5 Persen, Meski BI Rate Naik
-
Polemik MBG Saat Libur Sekolah, Gapembi Kritik BGN