Suara.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, Indonesia mendapatkan perlakuan tidak adil dari berbagai negara maju terkait kebijakan hilirisasi.
"Saya jujur mengatakan, saya bingung dengan cara berpikir dari sebagian negara-negara maju. Ketika Indonesia memperjuangkan untuk hilirisasi memberikan nilai tambah dan kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha lokal, sebagian negara-negara tersebut tidak mau," kata dia saat menerima kunjungan 50 mahasiswa pascasarjana Harvard University, Amerika Serikat, di kantor Kementerian Investasi Jakarta, Senin (9/1/2023) lalu.
Padahal, kata Bahlil, hilirisasi sangat dibutuhkan negara berkembang agar mampu menjadi negara maju.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menjelaskan arah kebijakan investasi di Indonesia. Menurut dia, pemerintah tengah fokus hilirisasi melalui pendekatan energi hijau dan industri hijau.
Namun demikian, langkah Indonesia dalam memperjuangkan hilirisasi tersebut tidak sepenuhnya memperoleh dukungan dari negara-negara maju.
Indonesia juga bersiap menghadapi gugatan dari Uni Eropa melalui World Trade Organization (WTO) terkait dengan kebijakan pemberhentian ekspor nikel yang dilakukan pada 2019.
Bahlil juga memberikan contoh kebijakan yang lebih dulu dilakukan oleh negara-negara maju seperti Inggris, China, dan Amerika dalam melakukan hilirisasi dalam rangka menjaga kedaulatan industri di negaranya masing-masing.
"Inggris di abad ke-16 ketika mereka memberhentikan ekspor wool sebagai bahan baku tekstil. Amerika di abad ke-19 dan 20 begitu juga. Mereka menggunakan pajak progresif untuk impor dalam rangka menjaga kedaulatan industrinya lebih bagus. China di tahun 1980-an itu aturan TKDN-nya 80 persen dan industrinya bagus sekarang," ujarnya, dikutip dari Antara.
Ia menkelaskan, saat ini, sudah saatnya negara maju dan berkembang salin bekerja sama secara baik dalam rangka membangun ekonomi dunia yang lebih adil dan merata, dengan memperhatikan pada energi hijau dan industri hijau.
Baca Juga: Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia Jadi Negara Maju, PKS: Ini yang Kita Tunggu
Bahlil optimistis Indonesia akan menjadi negara hilirisasi di kawasan Asia Tenggara yang fokus pada pengelolaan sumber daya alam.
Berita Terkait
-
Komunikasi Pemprov DKI ke Pusat Lebih Baik Ketimbang Era Anies, Menteri Bahlil: Pak Heru Ini Paten Punya
-
Menteri Bahlil Sambangi Heru Budi di Balai Kota, Berencana Bikin Tim Percepat Perizinan Investasi di Jakarta
-
Menteri Investasi: Pengusaha Besar Wajib Bantu UMKM
-
Resesi Seks yang Meresahkan, Berikut 3 Faktor Penyebabnya
-
Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia Jadi Negara Maju, PKS: Ini yang Kita Tunggu
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Ekonomi Indonesia Melesat 5,61 Persen saat Rupiah Pecahkan Rekor Terlemah
-
Pertukaran Mata Uang dengan China dan Jepang Jadi Strategi Jaga Nilai Tukar Rupiah
-
Rupiah Masih Melemah Akibat Turunnya Surplus Perdagangan
-
Ikon Kota yang Terawat Bisa Menggerakkan Ekonomi, AVIA Ungkap Alasannya
-
Purbaya Bantah Ekonomi RI Seperti Krisis 1998: Ekonom Salah Prediksi, Kecele
-
Pemerintah Bidik Hilirisasi Industri demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2029
-
Pelemahan Rupiah yang Terparah dalam Sejarah Bisa Picu Gagal Bayar dan PHK
-
Bahlil Tegaskan Tarif Listrik Tak Naik pada Mei
-
OJK: DSI Masih Nunggak Bayar Dana Nasabah Rp 2,4 Triliun
-
Ditopang Margin Kilang Minyak, Laba Barito Pacific (BRPT) Naik 803 Persen di Kuartal I-2026