Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengumpulkan seluruh kepala daerah dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia dalam rapat koordinasi nasional bertema 'Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi'.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, turut mengikuti rakornas yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor itu. Menurut pemaparan yang disampaikan presiden, Ganjar menyebut kondisi perekonomian secara global belum stabil dan ancaman resesi global 2023 masih mengintai.
"Pak Presiden sedang mengibarkan bendera start untuk tahun anggaran 2023 agar semuanya siap. Karena situasinya hampir seluruh lembaga keuangan internasional menyampaikan tidak mudah," kata Ganjar usai mengikuti arahan.
Ganjar mengatakan bakal segera menindaklanjuti instruksi presiden untuk diterapkan di Jawa Tengah. Seperti memudahkan investasi dan pengalokasian APBD daerah tahun 2023 untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, pengangguran dan stunting.
Tiga hal itu, lanjut Ganjar, akan menjadi fokus yang ditargetkan Pemprov Jawa Tengah dapat teratasi di tahun 2023.
Sejumlah kebijakan yang telah dijalankan dan akan direncanakan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan stunting juga akan dikebut Ganjar, agar angka yang ditargetkan presiden bisa tercapai.
"Daerah mesti menyambut dengan cepat untuk merumuskan dengan micro targeting, sehingga kita harapkan yang miskin siapa, datanya dimana, jumlahnya berapa, intervensinya seperti apa dan mesti dilakukan kolaboratif," ucap Ganjar.
"Khusus untuk Jawa Tengah, karena di Bappeda kami sudah merancang soal kemiskinan bagaimana penanggulangannya, stunting, pasca pandemi kan ada beberapa kenaikan maka kita siap siaga," sambung Ganjar.
Adapun sejumlah target yang diberikan Jokowi untuk kepala daerah yakni kemiskinan ekstrem 0 persen tahun 2024, angka stunting dibawah 14 persen dan optimalisasi investasi yang kian meningkat dari tahun ke tahun.
Baca Juga: 'Itu Urusan Bu Mega' Ganjar Balas Santai Saat Disebut Lebih Pantas Jadi Capres Ketimbang Puan
Untuk mencapai target nasional tersebut, Ganjar langsung menginstruksikan jajaran di pemerintahannya beserta seluruh forkopimda di 35 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah untuk langsung bekerja dan gerak cepat.
Instruksi itu juga berlaku untuk pengendalian inflasi di Jawa Tengah yang pada Desember 2022 mencapai 5,63 persen, sehingga seluruh pihak diminta untuk langsung mengeksekusi target-target yang diberikan untuk kemajuan daerah.
"Mulai minggu ini kita akan roadshow di beberapa tempat untuk memberikan penugasan pada kawan-kawan kades untuk mendata dengan detail, camat saya minta mengkoordinasikan dan bupati akan bertanggungjawab di daerahnya," ucap Ganjar.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 19 Oktober: Klaim 19 Ribu Gems dan Player 111-113
- Bukan Main-Main! Ini 3 Alasan Nusakambangan, Penjara Ammar Zoni Dijuluki Alcatraz Versi Indonesia
Pilihan
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
-
Pembelaan Memalukan Alex Pastoor, Pandai Bersilat Lidah Tutupi Kebobrokan
-
China Sindir Menkeu Purbaya Soal Emoh Bayar Utang Whoosh: Untung Tak Cuma Soal Angka!
Terkini
-
Tanggapi Sengkarut Utang Kereta Cepat, AHY: Saya Tak Mau Ada Polemik!
-
AHY Ungkap PR Prabowo Setelah 1 Tahun Menjabat: 9,9 Juta Keluarga Tidak Punya Rumah
-
AHY Enggan Buru-buru Bangun Tanggul Raksasa Jawa, Khawatir Anggaran Membengkak
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Menteri dan Wamen Dapat Mobil Dinas Maung, Purbaya: Uang Ada, Tergantung Pindad?
-
Disuruh Prabowo Pindahkan Uang Korupsi Rp 13,2 T, Purbaya: LPDP Uangnya Masih Kebanyakan
-
Cara Mendaftarkan Nama ke DTKS Agar Bisa Terima Bansos, KIP, PKH Sampai Prakerja!
-
BSU Rp 600 Ribu Cair Lagi Oktober 2025? Jangan Asal Cek Rekening, Ini Faktanya
-
Menkeu Purbaya Ungkap Nasib Insentif Mobil, Singgung Kesiapan Industri Otomotif
-
Ditantang Dedi Mulyadi, Menkeu Purbaya: Mungkin Anak Buahnya Ngibulin Dia