Suara.com - Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) yang berada di Kabupaten Magelang, kembali dilanjutkan setelah sempat terhenti selama dua tahun. Kini, pembangunan MAJT memasuki tahap groundbreaking dan pencanangannya dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Ganjar memaparkan, awal perencanaan pembangunan MAJT dilakukan pada tahun 2019, dan baru dilanjutkan tahun ini setelah selesai lelang konstruksi dengan nilai kontrak Rp118,9 miliar hingga November mendatang. MAJT Magelang nantinya akan mampu menampung tak kurang dari 5.000 jamaah.
"Saya titip agar semuanya bisa on time, bagus terus kualitasnya dijaga. Kita berikan yang terbaik untuk bangun rumah ibadah dan kerukunan akan muncul di sini, orang akan guyub rukun di sini," kata Ganjar di lokasi, Selasa (31/1/2023).
MAJT memiliki luas lahan 43.928 m2 dengan luas bangunan 14.084 m2. Nantinya, MAJT akan memiliki 2 lantai masjid dan dihiasi dengan 8 menara di sekelilingnya. Pemprov Jawa Tengah pun menggelontorkan Rp120 miliar untuk membantu biaya pembebasan lahan.
Pembangunan MAJT pun ditargetkan rampung pada akhir tahun 2023 ini dengan tahap finishing 100 persen dan sudah bisa digunakan masyarakat untuk ibadah dan berkegiatan.
Ganjar mengharapkan, berdirinya MAJT Magelang atau MAJT kedua setelah MAJT yang ada di Kota Semarang itu nantinya dapat menjadi pusat moderasi beragama yang mampu dimanfaatkan secara penuh oleh masyarakat.
Hal itu, kata Ganjar, bukan hal yang sulit jika menilik lokasi Kabupaten Magelang yang memiliki 5 tempat ibadah dalam satu kabupaten. Sehingga kerukunan antar umat beragama akan semakin tercermin.
"Saya berharap masjidnya dapat menjadi pusat moderasi beragama, sehingga saya bayangkan tokoh-tokoh agamanya bisa ngobrol karena di bawahnya ada tempat untuk menjadi ruang pertemuan," ucap Ganjar.
Pada kesempatan itu, Ganjar juga mengingatkan pihak pengembang untuk jangan coba-coba korupsi proyek pembangunan. Terlepas dari proyek pembangunan rumah ibadah, Ganjar menyebut, tak segan-segan untuk menindak siapapun yang korupsi.
Baca Juga: Awas Ini 11 Tempat Destinasi Wisata Semarang Berpotensi Padat Malam Tahun Baru 2023
Ganjar menuturkan, pihak pengembang hanya perlu fokus untuk memberikan konstruksi bangunan yang baik dan berkualitas, sehingga masyarakat akan merasa nyaman dalam menggunakan fasilitas.
"Tidak hanya rumah ibadah ya, tapi semuanya. Jangan dikorupsi dan tadi saya bilang berulang-ulang, apalagi ini rumah ibadah. Itu saya tekankan diawal. Makanya kalau ada yang minta-minta lapor saya," tegas Ganjar.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Harga Emas Pegadaian Melambung Dua Hari Beruntun, Galeri24 dan UBS Kompak
-
Skema Kecebong Pindar Masih Hidup, Ini Syarat Ketat dari OJK
-
Mengatasi MFA ASN Digital Bermasalah, Sulit Login dan Lupa Password
-
RUPSLB Bank Mandiri Mau Ganti Susunan Pengurus, Ini Bocorannya
-
Harga Emas Melejit di 2026, Masih Relevan untuk Investasi?
-
Asuransi Sinar Mas Bayarkan Klaim Kendaraan Rp1,07 Miliar Korban Banjir Sumut
-
SMGR Raih Skor 94,79 dari Keterbukaan Informasi
-
Menaker Mau Tekan Kesenjangan Upah Lewat Rentang Alpha, Solusi atau Masalah Baru?
-
Pati Singkong Bisa Jadi Solusi Penumpukan Sampah di TPA
-
BRI Terus Salurkan Bantuan Bencana di Sumatra, Jangkau Lebih dari 70.000 Masyarakat Terdampak