Suara.com - Kementerian Keuangan mencatat hingga bulan Februari 2023 kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mencatatkan surplus sebesar Rp131,8 triliun atau setara dengan 0,63 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Surplus APBN berasal dari realisasi pendapatan negara yang jauh lebih besar, yakni Rp419,6 triliun dibandingkan capaian belanja negara yang senilai Rp287,8 triliun.
“APBN masih surplus secara total dengan keseimbangan primer yang juga surplus sebesar Rp182,2 triliun,” ucap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2023 di Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Dengan kondisi APBN yang kuat akibat surplus tersebut, ia menegaskan kas negara akan tetap solid menjaga pemulihan dan momentum transformasi ekonomi.
Secara perinci, pendapatan negara tercatat tumbuh 38,7 persen dibandingkan periode sama tahun lalu (year-on-year/yoy) dari Rp156,7 triliun atau mencapai 17 persen dari alokasi Rp2.463 triliun.
Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan yang tumbuh 30,1 persen (yoy) menjadi sebesar Rp333,2 triliun serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp86,4 triliun atau melonjak 86,6 persen (yoy).
Kuatnya pertumbuhan penerimaan perpajakan berasal dari realisasi penerimaan pajak yang melonjak 40,4 persen (yoy) menjadi Rp280 triliun, meski realisasi kepabeanan dan cukai menurun 6,1 persen (yoy) menjadi Rp53,3 triliun.
Sementara itu, Menkeu mengungkapkan realisasi belanja negara berhasil tumbuh 1,8 persen (yoy) dari sebesar Rp127,2 triliun menjadi senilai Rp287,8 triliun atau setara dengan 9,4 persen pagu anggaran yang senilai Rp3.061,2 triliun.
Belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat yang tumbuh 6 persen (yoy) menjadi Rp182,6 triliun serta transfer ke daerah Rp105,2 triliun atau terkontraksi 4,8 persen (yoy).
Baca Juga: Buntut dari Kasus Penganiayaan Mario Dandy, Mahfud MD dan Sri Mulyani Bahas Transaksi 300 Triliun.
Adapun belanja pemerintah pusat terdiri dari realisasi belanja kementerian/lembaga (k/l) sebesar Rp76,4 triliun atau turun 2,8 persen (yoy) serta belanja non k/l Rp106,2 triliun atau meningkat 13,4 persen (yoy).
Dengan demikian, ia menyebutkan terdapat realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp182,2 triliun atau merupakan 30,5 persen dari target Rp598,2 triliun.
“Pembiayaan anggaran ini untuk menyikapi kondisi dari dunia dan tren kenaikan suku bunga yang harus kami antisipasi,” ungkap dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Pernah Minta Pertamina Bikin 7 Kilang Baru, Bukan Justru Dibakar
-
Dapur MBG di Agam Dihentikan Sementara, Buntut Puluhan Pelajar Diduga Keracunan Makanan!
-
Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
-
Harga Emas Antam Terpeleset Jatuh, Kini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
Terkini
-
Kilang Minyak Dumai Kebakaran, Stok BBM Pertamina Gimana?
-
AI Jadi Kunci Efisiensi Bisnis, Produktivitas Perusahaan Bisa Naik 40 Persen
-
Uang Pensiun DPR Digugat, Berapa Nominal yang Diterima Pensiunan DPR per Bulan?
-
Menkeu Purbaya Pernah Minta Pertamina Bikin 7 Kilang Baru, Bukan Justru Dibakar
-
Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
-
Neraca Dagang Surplus Terus Selama 64 Bulan, Bank Indonesia : Ekonomi Indonesia Makin Kuat
-
Pergerakan IHSG Hari Ini: Pasar Diuji, Faktor-faktor Ini Mungkin Jadi Penentu
-
Harga Emas Antam Terpeleset Jatuh, Kini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
-
Subholding Gas Pertamina Integrasikan Energi Bersih dengan Pembangunan Desa Berkelanjutan
-
Hendi Prio Santoso dan Kontroversinya, Pernah Tunjuk Diri Sendiri Jadi Wakil Komisaris