Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buka-bukaan terkait penggunaan dana pencegahan stunting yang digelontorkan pemerintah. Dari total anggaran Rp 77 triliun, hanya Rp 34 triliun yang tepat sasaran atau dimanfaatkan langsung oleh ibu dan bayi.
Sri Mulyani menjelaskan ada 283 sub-kegiatan stunting di pemerintah daerah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp77 triliun. Namun, alokasi anggaran tertinggi nomor dua banyak digunakan untuk kegiatan koordinasi dengan dana sebesar Rp240 miliar.
Tak sampai di situ, Sri Mulyani juga membeberkan anggaran stunting ada yang digunakan untuk mengganti pagar di puskesmas. Padahal menurutnya, jika seluruh anggaran bisa dimanfaatkan oleh ibu dan bayi, maka pencegahan stunting akan semakin progesif.
"Item yang betul-betul untuk stunting yaitu memberikan makanan khas daerah hanya Rp34 triliun," ujar Sri Mulyani dalam peluncuran sinkronisasi Renja-RKA yang diikuti virtual di Jakarta, Selasa (14/3/2023).
"Bayangkan yang betul-betul sampai ke mulutnya bayi atau ibu yang hamil untuk bisa mencegah stunting hanya porsi yang sangat kecil. Ini karena ada 283 kegiatan termasuk ganti pagar di puskesmas," sambungnya.
Sri Mulyani pun meminta jajaran pemerintahan untuk memanfaatkan anggaran pencegahan stunting dengan baik. Ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting.
"Makin kita bisa menggunakan anggaran secara baik, pasti masyarakat bisa merasakan manfaat dan perekonomian menjadi tumbuh dan memiliki daya tahan," kata Sri Mulyani.
"(Apalagi) dihadapkan pada situasi global yang betul-betul sekarang ini bukan situasi yang biasa saja, turbulensi, ketegangan serta berbagai kondisi dunia yang tidak mudah masih terjadi," lanjutnya.
Melalui sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, Sri Mulyani yakin efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat ditingkatkan. Ini demi mencapai tujuan pembangunan nasional dan target-target yang diharapkan, termasuk angka stunting turun, inflasi rendah dan investasi tinggi.
Baca Juga: Imbas Kasus Rafael Alun, Ada 69 Laporan Pegawai Pajak yang Lakukan Pencucian Uang
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya menerapkan konsultasi dalam jaringan sehingga mampu memangkas biaya untuk perjalanan dinas atau kunjungan tamu ke kantor, dengan menghemat 85 persen tamu yang datang ke kementerian tersebut.
"Lumayan perjalanan dinas tidak datang lagi banyak, biasanya setiap aturan baru penuh kantor kami untuk menjamu sampai jamuan makan minumnya habis," ujarnya.
Dengan demikian, ada potensi efisiensi perjalanan dinas pemerintah daerah sebanyak Rp75 miliar yang bisa dialihkan untuk penanganan stunting.
"Kita bisa hemat kurang lebih dalam beberapa bulan kalau kita hitung perjalanan dinas hemat Rp75 miliar dan kalau kita bagi-bagi untuk stunting itu sudah dapat untuk 14.700 bayi stunting yang membutuhkan perhatian dari kita semua," tandasnya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Imbas Kasus Rafael Alun, Ada 69 Laporan Pegawai Pajak yang Lakukan Pencucian Uang
-
Bukan Pepesan Kosong, PPATK Akhirnya Serahkan Data Transaksi Jumbo Rp 300 T ke Sri Mulyani
-
Pangkas Birokrasi Alokasi Anggaran Berbelit, Sri Mulyani Luncurkan Ini
-
3 Wajah Menteri Jokowi Terpampang dalam Baliho Raksasa Demo Tolak Perppu Cipta Kerja
-
Massa Demo Tolak Perppu Cipta Kerja, Wajah Airlangga-Luhut Dicoret di Baliho Raksasa dan Menkeu Dibuat Bak Drakula
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT