Suara.com - Beban BPJS untuk Penyakit akibat Polusi Udara Meningkat, Sentuh Puluhan Triliun
Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Perkumpulan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dan Bicara Udara, sebuah organisasi yang berfokus pada isu polusi udara, penyakit respirasi seperti Pneumonia, Tuberkulosis, Asma, Kanker Paru, dan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) merupakan penyakit dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia.
Faktor resiko polusi udara terhadap penyakit respirasi ini pun cukup tinggi. PPOK memiliki resiko 36,6%, Pneumonia 32%, Asma 27,95%, Kanker Paru 12,5%, dan Tuberkulosis 12,2%.
Sedangkan menurut data BPJS Kesehatan, selama periode 2018-2022, anggaran yang ditanggung untuk penyakit respirasi juga mencapai angka yang signifikan dan memiliki kecenderungan peningkatan tiap tahunnya. Pneumonia menelan biaya sebesar Rp8,7 triliun, Tuberkulosis Rp5,2 triliun, PPOK Rp1,8 triliun, Asma Rp1,4 triliun, dan Kanker Paru Rp766 miliar.
Sejumlah provinsi di Indonesia juga tercatat memiliki anggaran BPJS tertinggi untuk penyakit respirasi. Jawa Barat menjadi provinsi dengan anggaran tertinggi sebesar Rp1 triliun, disusul Jawa Tengah Rp600 miliar, Jawa Timur Rp597 miliar, DKI Jakarta Rp410 miliar, dan Sumatera Utara Rp244 miliar.
Menghadapi situasi ini, Bicara Udara, terus mendorong upaya promotif dan preventif dalam mengatasi dampak polusi udara. Co-Founder Bicara Udara, Novita Natalia mengatakan, permasalahan polusi udara tidak bisa hanya ditangani oleh satu-dua pihak saja, melainkan butuh kerja sama dari semua elemen, termasuk masyarakat.
"Kami melihat kondisi ini sebagai panggilan bagi semua pihak untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya udara bersih. Dalam menghadapi tantangan ini, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait menjadi kunci utama dalam menciptakan udara bersih dan kehidupan yang lebih sehat bagi seluruh warga Indonesia," ungkap Novita dalam keterangan resmi, Selasa (28/3/2023).
Novita menambahkan, dalam upaya menciptakan perubahan nyata, Bicara Udara terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyuarakan hak atas udara bersih dan mempengaruhi kebijakan serta penegakan udara bersih di Indonesia.
"Kami percaya bahwa dengan meningkatkan kesadaran publik dan tekanan untuk perubahan kebijakan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Semua pihak harus bekerja sama untuk mengurangi dampak buruk polusi udara, baik terhadap kesehatan masyarakat maupun keuangan negara melalui anggaran BPJS," tambahnya.
Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia sekaligus Guru Besar Bidang Pulmonologi dan Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. Agus Dwi Susanto juga menekankan pentingnya pencegahan dalam upaya mengatasi permasalahan polusi udara.
"Polusi udara terbukti menimbulkan masalah respirasi/paru dan pernapasan. Upaya pencegahan dengan menurunkan polusi udara harus dilakukan semua pihak sehingga kasus respirasi dapat dikurangi. Pemerintah dan masyarakat harus memahami terkait kualitas udara yang baik utk kesehatan paru yang lebih baik," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Vivo Akui Stok Sudah Habis, Tapi BBM Pertamina Punya Kandungan yang Tak Bisa Diterima
-
BRI Buka Akses Global untuk UMKM di Halal Indo 2025
-
Purbaya Mau Temui CEO Danantara usai 'Semprot' Pertamina Malas Bangun Kilang Minyak
-
Pemerintah Tambah Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2025, Sasar 30 juta Keluarga Penerima Manfaat
-
Purbaya Ngotot Sidak Acak Rokok Ilegal di Jalur Hijau: Kalau Ketahuan, Awas!
-
Program Magang Nasional Dibuka 15 Oktober, Pemerintah Jamin Gaji UMP
-
Bos Danantara Akui Patriot Bond Terserap Habis, Dibeli Para Taipan?
-
Pemerintah Andalkan Dialog Rumuskan Kebijakan Ekonomi Kerakyatan
-
VIVO dan BP-AKR Batalkan Pembelian BBM dari Pertamina, Kandungan Etanol Jadi Biang Kerok
-
Permudah Klaim, BUMN Pengelola Dana Pensiun Ini Genjot Layanan Digital