Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) menggelar pertemuan dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) di Permata Kuningan, Jakarta.
Dalam kegiatan itu, GBB diwakili Lukman Hakim selaku Ketua Umum GBB. Kemudian ada Feri Indriyanto selaku Pembina GBB dan Kelik Ismunanto selaku Sekjen GBB.
Ketua Umum APINDO Hariyadi mengatakan dalam pertemuan itu dia menyinggung soal tantangan yang dihadapi oleh industri nasional, terutama turunnya penyerapan tenaga kerja.
“Investasi di Indonesia sebetulnya terus tumbuh, tetapi penyerapan tenaga kerjanya terus menyusut,” ujar dia ditulis Minggu (2/4/2023).
Dia mengungkapkan pada 2013 nilai investasi di Indonesia mencapai Rp 398,3 triliun dan menyerap 1,82 juta tenaga kerja.
Artinya, investasi per Rp 1 triliun menyerap 4.594 orang tenaga kerja. Sementara pada 2022, jumlah investasi mencapai 1.207 triliun dan menyerap 1,3 juta orang. Investasi per Rp 1 triliun hanya menyerap 1.081 orang tenaga kerja.
“Investasinya naik tiga kali lipat, tetapi penyerapan tenaga kerjanya justru menyusut sangat signifikan. Padahal, perbaikan kesejahteraan rakyat ini sangat terkait dengan perluasan lapangan kerja,” ujar dia.
Menurut dia, fenomena di atas menunjukkan kecenderungan pengusaha mengarah pada industri padat modal atau capital intensive industry. Di sisi lain, Indonesia berhadapan dengan bonus demografi.
Hariyadi berharap ada dialog yang melibatkan semua pihak dalam dunia industri, terutama pengusaha, pekerja, dan pemerintah, yang bisa menyelamatkan industri nasional dan penyerapan tenaga kerja.
Baca Juga: Kiamat Tenaga Kerja di Jepang, Pensiun Ditunda Lansia Dipaksa Kerja
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum GBB Lukman Hakim mengajak APINDO untuk duduk bersama dan mencari solusi alternatif terkait penguatan industri nasional dan perbaikan kesejahteraan buruh.
“Ini tidak bisa diselesaikan saling unjuk kekuatan, tetapi harus dengan dialog dan win-win solution,” kata dia.
Lukman menjelaskan konsep GBB yang disebut Forum Musyawarah Hubungan Industrial (FMHI) dan sudah berjalan di sejumlah kota dan kabupaten.
“Konsep FMHI menjembatani semua pemangku kepentingan dalam dunia industri untuk menemukan masalah dan mencari solusinya dengan cara musyawarah dan mufakat. Ini sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Lukman juga mengajak APINDO untuk mendukung penyelenggaraan konsep FMHI, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Berita Terkait
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
Terkini
-
Dana Syariah Indonesia Kena Sanksi OJK, Gimana Nasib Uang Lender?
-
Update Iuran BPJS Kesehatan Tiap Kelas Tahun 2026, Menkeu Buka Suara
-
Duo Aguan-Salim Perkuat Cengkeraman di PANI, Bagaimana Prospeknya?
-
Daftar 70 Saham Force Delisting Awal 2026, Ada Emiten Sejuta Umat dan BUMN
-
Tarif Listrik Tidak Naik Hingga Maret 2026
-
8,23 Juta Penumpang Pesawat Wara-wiri di Bandara Selama Awal Nataru
-
Perhatian! Tarif Listrik Januari-Maret 2026 Tak Naik
-
Bea Keluar Batu Bara Belum Berlaku 1 Januari 2026, Ini Bocoran Purbaya
-
Tak Hanya Huntara, Bos Danantara Jamin Bakal Bangun Hunian Permanen Buat Korban Banjir
-
Purbaya Kesal UU Cipta Kerja Untungkan Pengusaha Batu Bara Tapi Rugikan Negara