Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) menggelar pertemuan dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) di Permata Kuningan, Jakarta.
Dalam kegiatan itu, GBB diwakili Lukman Hakim selaku Ketua Umum GBB. Kemudian ada Feri Indriyanto selaku Pembina GBB dan Kelik Ismunanto selaku Sekjen GBB.
Ketua Umum APINDO Hariyadi mengatakan dalam pertemuan itu dia menyinggung soal tantangan yang dihadapi oleh industri nasional, terutama turunnya penyerapan tenaga kerja.
“Investasi di Indonesia sebetulnya terus tumbuh, tetapi penyerapan tenaga kerjanya terus menyusut,” ujar dia ditulis Minggu (2/4/2023).
Dia mengungkapkan pada 2013 nilai investasi di Indonesia mencapai Rp 398,3 triliun dan menyerap 1,82 juta tenaga kerja.
Artinya, investasi per Rp 1 triliun menyerap 4.594 orang tenaga kerja. Sementara pada 2022, jumlah investasi mencapai 1.207 triliun dan menyerap 1,3 juta orang. Investasi per Rp 1 triliun hanya menyerap 1.081 orang tenaga kerja.
“Investasinya naik tiga kali lipat, tetapi penyerapan tenaga kerjanya justru menyusut sangat signifikan. Padahal, perbaikan kesejahteraan rakyat ini sangat terkait dengan perluasan lapangan kerja,” ujar dia.
Menurut dia, fenomena di atas menunjukkan kecenderungan pengusaha mengarah pada industri padat modal atau capital intensive industry. Di sisi lain, Indonesia berhadapan dengan bonus demografi.
Hariyadi berharap ada dialog yang melibatkan semua pihak dalam dunia industri, terutama pengusaha, pekerja, dan pemerintah, yang bisa menyelamatkan industri nasional dan penyerapan tenaga kerja.
Baca Juga: Kiamat Tenaga Kerja di Jepang, Pensiun Ditunda Lansia Dipaksa Kerja
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum GBB Lukman Hakim mengajak APINDO untuk duduk bersama dan mencari solusi alternatif terkait penguatan industri nasional dan perbaikan kesejahteraan buruh.
“Ini tidak bisa diselesaikan saling unjuk kekuatan, tetapi harus dengan dialog dan win-win solution,” kata dia.
Lukman menjelaskan konsep GBB yang disebut Forum Musyawarah Hubungan Industrial (FMHI) dan sudah berjalan di sejumlah kota dan kabupaten.
“Konsep FMHI menjembatani semua pemangku kepentingan dalam dunia industri untuk menemukan masalah dan mencari solusinya dengan cara musyawarah dan mufakat. Ini sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Lukman juga mengajak APINDO untuk mendukung penyelenggaraan konsep FMHI, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Berita Terkait
Terpopuler
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
- 7 HP Flagship Terkencang Versi AnTuTu Februari 2026, Jagoannya Gamer dan Multitasker
- Kenapa Pajak Kendaraan Jateng Naik, tapi Jogja Tidak? Ini Penjelasannya
Pilihan
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
Terkini
-
Tak Cuma BUMI, Ini Saham-saham Bakrie yang Harganya Meroket
-
Kepercayaan Pengguna Antar CEO Indodax Jadi Sosok Berpengaruh Lini Aset Digital
-
Regulasi Baru Disebut Bisa Pukul Kesejahteraan Petani Tembakau
-
Awas! Praktik Jual-Beli Rekening Bisa Dijerat Hukum Penjara
-
Punya Cadangan Uranium dan Thorium, Pakar Dorong Pemerintah Segera Bangun PLTN
-
Viral Kejagung Geledah Rumah Pejabat Pajak Temukan Rp 920 Miliar, Kemenkeu Pastikan Hoaks
-
Produsen Minuman Alkohol Heineken PHK 6.000 Pekerja
-
WSKT Rampungkan Proyek Rumah Sakit di Kalbar
-
Bank Saqu Gaet Komunitas Lari Bidik Nasabah Secara Organik
-
Daftar Proyek-proyek yang Akan Dijalankan Danantara