Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto angkat suara perihal 58 Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terancam mangkrak alias tak kelar hingga masa jabatan Jokowi selesai.
Dia bilang nasib ke-58 PSN tersebut akan sangat tergantung pada pembiayaan.
Airlangga mengatakan status PSN selalu dievaluasi setiap 6 bulan. Dengan begitu, dirinya harus membahas beberapa proyek dengan pejabat daerah dan stakeholder terkait mengenai proyek yang sekiranya tidak akan rampung di 2024.
"Proyek yang dilanjutkan tahun depan itu yang financial closing-nya sudah ada dan tidak menggantungkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan kriteria tersebut proyek-proyek itu berlanjut," katanya di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).
"Tidak dihapus (58 PSN belum rampung), cuma seperti contoh jalan berhenti di Ciamis (Tol Gede Bage-Tasikmalaya-Cilacap alias Getaci) tidak sampai Cilacap. Nanti tentu masuk dalam skema normal, skema APBN," imbuh Airlangga.
Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melaporkan kepada Jokowi, terdapat 58 PSN infrastruktur yang belum dimulai pembangunannya, padahal Jokowi menargetkan seluruh PSN pada 2024 harus selesai.
Nilai investasi 58 PSN infrastruktur yang belum dibangun itu mencapai Rp420 triliun. Infrastruktur PSN yang belum dibangun ini dipastikan membuat tidak optimalnya manfaat kepada masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian yang juga Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo berjanji akan bekerja keras agar 58 proyek tersebut bisa tetap berjalan.
"Sesuai arahan Pak Presiden minta tolong dipercepat masalah perizinan, percepatan pengadaan tanah, hingga percepatan financing. Ya kalau misalnya financing sudah ada. Selesai fisik tidak, yang penting mulai dan dijamin tidak mangkrak," jelas Wahyu saat ditemui di kantornya.
Baca Juga: Jokowi Lantik Menkominfo yang Baru dan Sejumlah Wamen
Wahyu mengungkapkan, bahwa temuan BPKP itu ada perbedaan persepsi dengan KPPIP. Hal ini yang kata Wahyu masih akan dibahas lebih lanjut, 58 infrastruktur mana saja yang dimaksud tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
- 5 Sepatu Lari di Bawah Rp500 Ribu di Sports Station, Performa Nyaman Sesuai Review
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim
-
Kebakaran Lahan Meluas ke Pemukiman, BPBD Cianjur Minta Warga Waspadai Puntung Rokok
-
140 Titik di Banten Darurat Air Bersih
-
Gurita Pungli Dinas ESDM Jatim: Kabid Geologi Jadi Tersangka, Peras 217 Pemohon
-
Buka 31 Formasi Jabatan, Bupati Bogor Jamin Proses Seleksi ASN Transparan dan Bebas Orang Dalam