Suara.com - Ekonom Faisal Rachman mengestimasi bahwa laju inflasi akan terus mengalami penurunan hingga mencapai sekitar 3 persen pada akhir tahun 2023.
Faisal menjelaskan, "Proyeksi ini didasarkan pada keyakinan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah akan efektif dalam mengurangi dampak El Niño terhadap kenaikan harga bahan makanan." Ungkapnya dalam pernyataan resmi di Jakarta pada hari Jumat.
Mengutip dari Antara, Faisal juga memprediksi bahwa neraca transaksi berjalan untuk tahun 2023 secara keseluruhan akan menunjukkan defisit yang terkendali sekitar 0,65 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurutnya, penggunaan instrumen seperti deposito valuta asing untuk Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) akan memberikan dukungan yang signifikan bagi cadangan devisa, yang pada gilirannya akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Ekonom dari Bank Mandiri juga menambahkan bahwa kemungkinan Bank Indonesia (BI) akan memangkas BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) dari tingkat 5,75 persen akan menjadi lebih jelas di kuartal kedua tahun 2024.
Sejarah menunjukkan bahwa The Fed biasanya menjaga tingkat Federal Funds Rate (FFR) selama rata-rata 6–7 bulan setelah mencapai puncaknya selama periode inflasi tinggi. Karena itu, penurunan FFR diperkirakan akan terjadi pada kuartal kedua tahun 2024.
Sementara itu, BI memproyeksikan bahwa perekonomian Indonesia akan tetap kuat meskipun ketidakpastian global meningkat.
Proyeksi BI menyatakan bahwa tingkat inflasi secara umum dan inti diperkirakan akan mencapai masing-masing 2,9 persen dan 2,5 persen pada akhir tahun 2023. Sementara untuk tahun 2024, tingkat inflasi diharapkan akan berkisar antara 1,5-3,5 persen.
Dalam kuartal ketiga tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia diestimasi berada dalam kisaran 5,11-5,15 persen dalam perbandingan tahunan (year on year atau yoy), dan selama tahun 2023 secara keseluruhan diperkirakan berada dalam kisaran 4,5 sampai 5,3 persen. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berkisar antara 4,7-5,5 persen.
Baca Juga: Gelar RDP, DPRD Kota Bogor Tampung Aspirasi Warga untuk Raperda Penanaman Modal
Selain itu, pertumbuhan pinjaman menunjukkan perbaikan, meningkat dari 7,76 persen yoy pada tanggal 23 Juni menjadi 8,54 persen yoy pada tanggal 23 Juli.
Ekspansi dana pihak ketiga juga mengalami peningkatan, naik dari 5,79 persen yoy pada tanggal 23 Juni menjadi 6,62 persen yoy pada tanggal 23 Juli. BI terus memperkirakan pertumbuhan pinjaman sekitar 9-11 persen pada tahun 2023 dan 10-12 persen pada tahun 2024.
Berita Terkait
-
Kembangkan Ekonomi Lokal Lewat Promosi Desa Wisata Kampung Adat Miduana di Cianjur
-
Petani di Wajo Diminta Manfaatkan Embung untuk Hadapi El Nino
-
Kementan Upayakan Pompanisasi untuk Selamatkan 250 Hektare Sawah di Sulsel
-
Menko Airlangga: Potensi Ekonomi Digital Indonesia Diprediksi Meningkat pada 2023
-
Gelar RDP, DPRD Kota Bogor Tampung Aspirasi Warga untuk Raperda Penanaman Modal
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026