Bahlil Sebut 70 Persen Warga Rempang Bersedia Pindah ke Tanjung Banun, DPR Minta Hak Masyarakat Diperhatikan

Suara.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sekitar 70 persen warga Pasir Panjang di Pulau Rempang, Batam menyatakan bersedia dipindahkan ke Tanjung Banun.

Menteri Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan sosialisasi terhadap warga yang masih belum mau direlokasi dengan memberikan kepastian masa depan kepada warga Pulau Rempang yang terdampak proyek Rempang Eco City.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji mengapresiasi kerja Menteri Bahlil yang terjun langsung ke masyarakat untuk berdialog meyakinkan warga Pulau Rempang untuk direlokasi tanpa ada paksaan atau intimidasi seperti yang telah terjadi di awal.

Sarmuji meminta pemerintah konsisten dan berkomitmen terhadap warga yang sudah menerima direlokasi untuk membayar ganti rugi kepada warga sesuai hasil kesepakatan.

“Bagus jika saat ini sudah ada persetujuan 70 persen warga Rempang untuk dipindah secara sukarela dengan kompensasi yang disepakati,” kata Sarmuji ditulis Senin (9/10/2023).

Dikatakan Sarmuji, Kementerian Investasi sebagai leading sector juga harus memastikan masa depan warga Pulau Rempang, terkait dengan keikutsertaan mereka dalam proyek Rempang Eco City ini.

Masa depan yang dimaksud politisi Partai Golkar ini bukan hanya lapangan kerja, tetapi masuknya infrastruktur pendukung bagi warga, baik itu jalan, rumah sakit, listrik hingga air bersih dan lainnya.

“Ke depan harus dipastikan bahwa investasi yang masuk ke Pulau Rempang dapat dinikmati maksimal oleh penduduk setempat. Bukan hanya soal tenaga kerja tetapi fasilitas umum untuk warga juga harus diperhatikan dengan baik,” ucapnya.

Belajar dari wilayah-wilayah lain, politisi asal Jawa Timur VI ini mengingatkan pemerintah bahwa aksi protes atau perlawanan warga lokal terhadap investasi karena mereka (warga) tidak dilibatkan dan hanya menjadi penonton.

Baca Juga: Menteri Bahlil: Emak-emak Warga Rempang Belum Mau Pindah

Untuk itu, komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat para proyek investasi harus dipastikan terealisasi.

“Jangan sampai 10 tahun ke depan warga asli Rempang hanya jadi penonton saja atau hanya mendapatkan jatah sedekah saja,” ungkapnya.

Sarmuji pun menyinggung soal sebagian warga yang masih menolak untuk direlokasi akan sendirinya ikut jumlah warga yang mau direlokasi, karena jumlah warga yang mau direlokasi lebih banyak dan pemerintah memastikan masa depan mereka.

“Untuk yang tiga puluh persen sisanya, mereka akan ikut yang tujuh puluh persen tadi jika janji-janji kompensasi terealisasi,” jelasnya.

Sarmuji pun mengingatkan pemerintah agar janji-janji mereka kepada warga Pulau Rempang secepatnya dipenuhi demi lancarnya investasi pengembangan Rempang Eco City yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2023 itu..

“Ini soal rasa yakin yang hanya bisa didapat dengan memenuhi apa yang sudah dijanjikan,” pungkasnya.