Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terjaga baik dengan mencatatkan surplus sebesar Rp67,7 triliun atau setara 0,32 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga September 2023.
“APBN sampai dengan September posisinya masih baik dan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Bahkan ada beberapa yang kita lihat trennya cukup baik,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2023 di Jakarta pada Rabu (25/10/2023).
Surplus APBN dibentuk dari pendapatan negara yang lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja negara. Menkeu mengungkapkan pendapatan negara pada September 2023 sebesar Rp2.035,6 triliun atau 82,6 persen dari target di dalam Undang-undang APBN Tahun 2023.
“Itu artinya tumbuh 3,1 persen dari tahun lalu,” ujar Menkeu.
Sementara, realisasi belanja negara telah mencapai Rp1.967,9 triliun atau tumbuh 2,8 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.913,7 triliun. Realisasi tersebut telah mencapai 64,3 persen dari total pagu anggaran dalam APBN 2023.
“Dengan posisi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, APBN dalam posisi surplus Rp67,7 triliun atau 0,32 persen dari Produk Domestik Bruto dengan keseimbangan primer adalah Rp389,7 triliun,” kata Menkeu.
Meski masih mencatatkan surplus, Sri Mulyani pun mengingatkan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan di tengah ketidakpastian global. Perekonomian global masih lemah akibat ketidakpastian situasi geopolitik, kenaikan inflasi dan suku bunga, pelemahan ekonomi Tiongkok dan ketidakpastian ekonomi Amerika Serikat, volatilitas harga komoditas, hingga perubahan iklim.
“Risiko dan ketidakpastian terutama dari global meningkat dan itu memberikan dampak rembesan atau spill over ke dalam negeri yang berpotensi bisa mempengaruhi mulai dari nilai tukar, kemudian inflasi, dan pertumbuhan ekonomi kita. Volatilitas atau gejolak dari pasar keuangan ini memiliki dampak di sektor riil,” ujar Menkeu.
Dengan situasi global yang cukup dinamis dan menantang, Menkeu menilai aktivitas ekonomi Indonesia masih terjaga walaupun tetap harus mewaspadai dampak perlambatan ekonomi global dan eskalasi geopolitik. APBN sebagai motor penggerak sekaligus alat pengaman diharapkan dapat tetap solid menjaga stabilitas ekonomi, melindungi serta memberi manfaat bagi masyarakat.
Baca Juga: Ternyata Sebagian Program yang Diusung Gibran Telah Dijalankan Pemerintah
“Meskipun dengan situasi yang cukup menekan dan dinamis, konsumsi masih terjaga confidence-nya dan juga kita menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai alat kebijakan dan instrumen yang kita miliki. Makanya ekonomi relatif bisa terjaga,” kata Menkeu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
OJK Perkuat Pengawasan Perbankan Hadapi Kompleksitas dan Digitalisasi
-
Genjot Daya Saing Daerah, Arsitek Lanskap Dorong Infrastruktur Hijau
-
Ekonom PEPS: Kriminalisasi Sengketa Bisnis Hambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
-
Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Naik, Galeri 24 dan UBS Kompak Meroket
-
Harga Emas Melemah Setelah Sempat Kembali ke Level 5.000 Dolar AS
-
Cara Update Data Desil DTKS 2026 Agar Dapat Bansos
-
Apa Itu 'Saham Gorengan'? Ramai Dibahas Imbas Kasus PIPA dan MINA
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
IES 2026 Menjadi Ruang Dialog Ekonomi, Energi, dan Daya Saing Indonesia
-
Kemenperin Akui Baja China Jadi Masalah di Indonesia