Suara.com - Sejak 2018 lalu, Indonesia sudah mendapatkan keuntungan besar setelah berhasil menguasai saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen. Baru-baru ini, Presiden Jokowi bertemu dengan Chairman Freeport McMoRan, Richard Adkerson dan membahas penambahan 10 persen saham. Tahukah kalian saham Freeport milik siapa saja?
Dengan memiliki saham sebesar itu, artinya kepemilikan Freeport mayoritas sudah menjadi hak milik Indonesia dan hasilnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jika 51 persen sudah menjadi milik Indonesia, lantas bagaimana dengan 49 persen lainnya? Mungkin masih ada pertanyaan saham Freeport milik siapa saja?
Perlu diketahui lebih dulu, perusahaan yang berlokasi di Timika, Papua, Freeport Indonesia merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Perusahaan ini berafiliasi dengan Freeport McMoran Cooper and Gold Inc, dengan kantor pusat di Amerika Serikat (AS).
Pemilik Freeport McMoran ialah James Robert Moffet atau dikenal juga dengan panggilan Jim Bob Moffet. Ia berposisi sebagai chairman dan co-founder Freeport McMoran. Setelah ia wafat, Richard Adkerson menggantikan posisinya sebagai CEO dan wakil ketua Freeport Mc Moran Copper and Gold inc.
Pemilik saham Freeport
Untuk menjawab saham freeport milik siapa, kita perlu kembali ke tahun 1967 terlebih dahulu untuk mengetahui proses kepemilikannya. Penting untuk diketahui bahwa sejak 1967, Freeport McMoran memiliki 90,64 persen saham. Sisanya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.
Kemudian, aksi mengakuisisi saham hingga lebih dari 50 persen dilaksanakan Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahannya pada 2018, hingga berhasil mengambil 51 persen saham Freeport Indonesia. Hal ini menghabiskan dana sebesar USD3,85 miliar. Maka sisa saham sebesar 49 persen tetap menjadi milik Freeport McMoran Copper and Gold inc.
Penyelesaian divestasi saham PT Freeport kepada Pemerintah Indonesia melalui PT. Inalum diikuti dengan perubahan kontrak karya Freeport Indonesia menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Kepemilikan saham sebesar 51 persen tersebut kemudian juga dibagi dengan komposisi 41 persen untuk Inalum dan akan masuk ke APBN sedangkan 10 persen lainnya menjadi milik Pemda Papua yang dikelola oleh PT. Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM).
Baca Juga: Bikin Jokowi Tersenyum, Bos Freeport Tambah Saham di Indonesia
Selain kepemilikan saham mayoritas jatuh ke tangan Indonesia, susunan direksi dan dewan komisaris baru Freeport Indonesia juga didominasi oleh warga Negara Indonesia. Berikut susunannya,
Susunan Direksi Freeport Indonesia
Presiden Direktur/Direktur Utama: Clayton Allen Wenas (Tony Wenas)
Wakil Presiden Direktur: Orias Petrus Moedak
Direktur: Jenpino Ngabdi
Direktur: Achmad Ardianto
Direktur: Robert Charles Schroeder
Direktur: Mark Jerome Johnson II.
Susunan Dewan Komisaris
Presiden Komisaris: Richard Carl Adkerson
Wakil Komisaris Utama: Amin Sunaryadi
Komisaris: Budi Gunadi Sadikin
Komisaris: Hinsa Siburian
Komisaris: Kathleen Lynee Quirk
Komisaris: Adrianto Machribie
Dalam sebuah pertemuan dengan Chairman Freeport McMoran, Richard Adkerson, di Washington DC, Senin, 13 November 2023, Presiden Jokowi mengumumkan berencana menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia sebanyak 10 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
Pakar Ingatkan Risiko Harga Emas, Saham, hingga Kripto Anjlok Tahun Depan!
-
DPR Tegaskan RUU P2SK Penting untuk Mengatur Tata Kelola Perdagangan Aset Kripto
-
Mengapa Rupiah Loyo di 2025?
-
Dukungan LPDB Perkuat Layanan Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan
-
LPDB Koperasi Dukung Koperasi Kelola Tambang, Dorong Keadilan Ekonomi bagi Penambang Rakyat
-
Profil Agustina Wilujeng: Punya Kekayaan Miliaran, Namanya Muncul di Kasus Chromebook
-
RUPSLB BRI 2025 Sahkan RKAP 2026 dan Perubahan Anggaran Dasar
-
Pemerintah Jamin UMP Tak Bakal Turun Meski Ekonomi Daerah Loyo
-
Mengapa Perusahaan Rela Dijual ke Publik? Memahami Gegap Gempita Hajatan IPO
-
KEK Mandalika Kembali Dikembangkan, Mau Bangun Marina