Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi

Suara.com - Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI-ICMA) mengungkapkan adanya risiko penghentian operasi pertambangan dan bahkan PHK setelah Kementerian ESDM hanya menyetujui produksi yang jauh lebih rendah dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 yang diajukan pengusaha batu bara.

APBI-ICAm mengatakan rencana produksi yang disetujui Kementerian ESDM lebih rendah 40 sampai 70 persen dari yang diajukan perusahaan.

“Berdasarkan laporan anggota, angka produksi yang ditetapkan ini jauh di bawah angka persetujuan RKAB 3 tahunan,” ujar Direktur Eksekutif APBI-ICMA Gita Mahyarani dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Ia mengeluhkan dengan skala produksi yang terpangkas secara signifikan, perusahaan penambang batu bara menghadapi kesulitan untuk menutup biaya operasional tetap, kewajiban lingkungan, keselamatan kerja, serta kewajiban finansial lainnya.

“Kondisi ini meningkatkan risiko penundaan hingga penghentian sebagian atau seluruh kegiatan operasional, termasuk dampaknya pada ketenagakerjaan, yakni PHK,” kata Gita.

APBI-ICMA meminta agar angka pemotongan produksi batu bara 2026 yang telah ditetapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan secara seimbang aspek skala keekonomian usaha, keberlanjutan operasional, dampak ketenagakerjaan, serta efek berantai terhadap sektor pendukung dan perekonomian daerah.

“Sehingga tujuan penataan produksi dapat berjalan seiring dengan terjaganya keberlanjutan usaha pertambangan dan stabilitas sosial ekonomi,” ucapnya.

Ancaman Industri Batu Bara Indonesia

Sebelumnya diwartakan laporan terbaru dari Citigroup Inc. menunjukkan pemangkasan kuota produksi batu bara dinilai tidak merata dan berpotensi memaksa sejumlah perusahaan tambang menghentikan operasional mereka untuk sementara waktu (care and maintenance).

Baca Juga: 300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026

Analis Citigroup, Ryan Davis, dalam catatan resminya yang dikutip dari Bloomberg, Senin (2/2/2026), mengungkapkan bahwa dampak dari pembatasan produksi ini akan sangat bergantung pada jenis izin yang dipegang oleh masing-masing perusahaan.

Hasil survei Citigroup terhadap sejumlah perusahaan tambang menunjukkan adanya ketimpangan dampak kebijakan:

Pemegang IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus): Perusahaan tambang besar dengan izin khusus ini dilaporkan hanya merasakan dampak minimal dari pemangkasan kuota.
Pemegang IUP dan Kontrak Karya: Tambang dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) biasa atau kontrak karya justru menjadi pihak yang paling terdampak.

Davis mencatat bahwa banyak operasional tambang menengah-kecil kini berada di bawah skala efisiensi minimum. Kondisi ini memperbesar peluang perusahaan untuk memasukkan tambang mereka ke status pemeliharaan saja tanpa produksi, guna menekan kerugian operasional.

Meskipun pengurangan output secara nasional diprediksi akan menopang stabilitas harga batu bara global, Citigroup mengingatkan adanya risiko ikutan yang membayangi para produsen domestik.

"Pengurangan produksi secara umum seharusnya mendukung harga, namun pengaruhnya akan sangat bergantung pada nilai kalori dari pasokan tambang yang kuotanya dipangkas," tulis Ryan Davis.