Suara.com - Ganjar Pranowo, calon presiden yang diusung PDIP dan koalisinya memastikan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, tetap dilanjutkan jika terpilih dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
"Seluruh peraturan undang-undang yang sudah diketok, apalagi sudah jadi undang-undang ya, wajib seluruh pejabat untuk melaksanakan," ujar Ganjar setelah Rakornas Sentra Gakkumdu pada Senin (27/11/2023).
Ganjar menyebut, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah disetujui dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada tanggal 15 Februari 2022.
Sehingga, ia menekankan bahwa semua penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan tersebut, seiring dengan proses kajian yang telah dilakukan untuk kepentingan publik.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi menyatakan Koalisi Perubahan akan mengevaluasi program pemerintah yang sudah berjalan termasuk soal IKN, apabila pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memenangkan Pemilu 2024.
"Selama yang baik-baik kita akan lanjutkan, kalau dilihat itu (IKN) perkembangannya positif karena sudah keluar biaya besar, karena itu sudah jadi undang-undang, maka kita akan tindak lanjuti dengan baik, tetapi evaluasi nanti menyusul," kata Aboe Bakar, setelah menjadi pembicara dalam diskusi di Jakarta Selatan (26/11), seperti dikutip dari Antara.
Aboe Bakar mengatakan berbagai program yang telah berjalan secara baik akan dilanjutkan serta memperbaiki berbagai program yang belum berjalan dengan baik.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran tiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pasangan Anies-Muhaimin diusung oleh Koalisi Perubahan yang terdiri atas Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.
Baca Juga: Soal Wadah Kreativitas Anak Muda, Ganjar: Penting Perbanyak Creative Hub di Indonesia
Pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Sedangkan pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.
Berita Terkait
-
Minta Aparat Tak 'Main Mata' di Pemilu 2024, Anies: Kalau Belok Kanan - Kiri Harus Didisiplinkan!
-
IKN dan Abadisasi Nama Jokowi
-
Ngotot Dukung IKN, Cak Imin Ungkap Beda Sikap PKB dengan PKS: Dinamika Biasa
-
Ada Ganjar Pranowo di Acara MasterChef Indonesia, Ini Tanggapan Netizen
-
Ganjar Nongol di Final MasterChef Season 11, Warganet Ngamuk Tapi Gak Heran: Adzan Aja Dijadiin Kampanye
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga