Dituding Organisasi Profit, Ketum HIPMI Buka Suara

Suara.com - Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI baru-baru ini namanya diseret dalam debat politik yang digelar di salah satu televisi swasta Tanah Air dan mendadak diberikan cap negatif.

Hal ini membuat Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Akbar Himawan Buchari angkat suara dan membantah tudingan tanpa bukti yang dilontarkan pihak tak bertanggung jawab.

Tudingan ini muncul dalam acara Indonesia Lawyers Club, beberapa hari yang lalu. Di mana seorang dewan pakar di salah satu tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden secara sepihak mengkalim bahwa HIPMI merupakan organisasi profit dalam debat tersebut. Statement tanpa bukti ini disayangkan oleh Akbar karena bisa menimbulkan polemik.

“Saya tegaskan bahwa HIPMI dari sejak didirikan di Jakarta pada 10 Juni 1972 adalah untuk menjadi wadah bagi para pengusaha muda dari seluruh Indonesia untuk berhimpun dan statusnya merupakan organisasi non-profit. Bahkan salah satu visi dan misi kami justru untuk memajukan perekonomian bangsa dan ingin terus menumbuhkan jumlah pengusaha di dalam negeri,” kata Akbar dalam keterangannya, ditulis Rabu (6/12/2023).

Sekadar informasi. Dalam video yang diunggah Akun Youtube Indonesia Lawyers Club berjudul Debat Cabe Rawit AMIN vs Gemoy "Belum Berkuasa Saja Sudah Bahaya". Dewan Pakar Timnas AMIN Afnan Malay membuat pernyataan yang menyudutkan HIPMI.

"Itu organisasi profit. Organisasi golek duit. HIPMI itu sudah cari duit, sudah beda itu. Itu namanya pitih, pitih, pitih," kata Afnan, saat berdebat dengan Andre Rosiade.

AHB menyayangkan pernyataan yang muncul dalam sesi debat tersebut. Apalagi pihak yang mengutarakan statement itu tampak betul tidak mengenal HIPMI secara detail.

Lagipula, banyak kader HIPMI yang memberikan sumbangsihnya dan memiliki peran besar di negara ini. Di antaranya pendiri HIPMI Abdul Latief yang dua kali menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya.

Ketum BPP HIPMI Periode 1986-1989 Sharief C Soetardjo sebagai Menteri KKP 2011-2014. Ketum BPP HIPMI periode 2001-2004 Muhammad Lutfi yang menjabat Menteri Perdagangan.

Baca Juga: Hadiri Acara HIPMI di Bandung, Putra Semata Wayang Ganjar Bicara Pengalaman Bangun Bisnis

Ketum BPP HIPMI periode 2005-2008 Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ketum BPP HIPMI Periode 2015-2019 Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM. Bahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dan Menteri BUMN Erick Thohir juga merupakan kader HIPMI.

"Tak lupa Pak Presiden Jokowi, Surya Paloh, Aburizal Bakrie, Hariyadi B Sukamdani, Oesman Sapta Odang, Agung Laksono, La Nyalla Matalitti, Bambang Soesatyo, Rosan P Roeslani, Novita Dewi, Sultan Najamudin, serta Bobby Nasution yang memiliki peran penting dalam perkembangan politik demokrasi di Indonesia merupakan kader HIPMI,” urai AHB.

Semua sosok yang ia sebutkan hanya sejumlah contoh yang menunjukkan bahwa para kader HIPMI memiliki jiwa kenegaraan yang tinggi dan berkualitas yang membuat mereka tepat untuk memiliki peran penting dalam pemerintahaan hingga demokrasi di Indonesia.

"Satu hal yang saya tegaskan. Profit tidak pernah masuk dalam nilai di organisasi kami, dan perekonomian Indonesia yang justru selalu menjadi fokus kami. Tak hanya ekonomi, kami juga turut berperan aktif menjadi mitra pemerintah untuk langkah prevalensi stunting di Indonesia. Kami sebagai organisasi tidak memiliki afiliasi dengan unsur politik tertentu dan memberikan kebebasan pilihan untuk seluruh anggota HIPMI di tahun politik,” sambungnya.

AHB menambahkan, sebagai mitra pemerintah yang sama-sama ingin memajukan Indonesia, HIPMI sangat mendukung dengan agenda dilanjutkannya proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di pemerintahan selanjutnya. Karena itulah, dirinya menyayangkan jika ada pembahasan mengenai IKN yang dibawa ke ranah politik dan ada wacana untuk dihentikan proyeknya.

“Kami dari HIPMI sadar betul bahwa hadirnya IKN menjadi upaya pemerataan ekonomi agar tidak bersifat jawasentrisme dengan wilayah Timur turut berkembang. Apalagi IKN juga menjadi cara pemerintah agar dapat lebih efisen lagi kinerjanya dalam rangka terhindar dari kemacetan seperti di Jakarta. Jadi saya sangat menyayangkan bila pembahasan IKN diwacanakan untuk dihentikan hanya demi kepentingan politik semata,” ungkapnya.