Suara.com - Indonesia diminta waspada dengan potensi gelombang pengungsian atau penyelundupan orang yang mengaku sebagai Rohingya. Hal ini dianggap dapat menjadi masalah yang semakin kompleks dan serius di masa depan.
"Belakangan ini arus pengungsi yang mengatasnamakan Rohingnya semakin deras. Mereka diduga sengaja ke Indonesia sebagai negara tujuan. Bukan negara transit. Dugaan kuat mereka adalah berasal dari Camp Cox Bazar, lokasi pengungsian terbesar di Bangladesh," kata Analis intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro pada jumat (29/12/2023).
Ia menegaskan, protes yang dilakukan masyarakat Aceh terhadap warga Rohingya sebaiknya segera menjadi perhatian. Karena warga Aceh adalah yang paling dirugikan akibat kontroversi warga Rohingya dan berbagai dampak yang terjadi.
“Gelombang pengungsian ini bukan alamiah, tetapi ada upaya penyelundupan para pengungsi ke Indonesia ,” tegas Simon, dikutip dari Antara.
Menurut dia, para pengungsi ini diduga berasal dari Camp Cox Bazar, Camp pengungsian di Bangladesh yang telah penuh sesak dan banyak persoalan sosial, kesehatan, dan kriminalitas yang tinggi, sehingga mereka berbondong-bondong ke Indonesia.
“Ada indikasi bahwa para pengungsi sengaja merusak kapal mereka mendekati pantai Aceh dengan memanfaatkan celah aturan pada Perpres 125 Tahun 2016, yaitu bahwa aparat wajib menolong kapal pengungsi bila dalam situasi darurat," terangnya.
Simon menduga, di balik gelombang pengungsian ini terdapat jaringan sindikat, dan saat ini pihak kepolisian telah menangani lima kasus terkait hal ini.
Sebagai contoh, Simon merujuk pada temuan Polres Aceh Timur di mana dari 50 pengungsi yang masuk, semuanya laki-laki, dengan 28 di antaranya berkewarganegaraan Bangladesh dan 3 memiliki paspor Banglades. Simon menambahkan bahwa Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsian 1951, sehingga tidak ada kewajiban bagi Indonesia untuk menampung para pengungsi Rohingya.
“Indonesia sadar sejak awal bahwa negara kepulauan dengan pintu masuk yang sangat terbuka, rawan terjadi penyelundupan manusia yang dapat mengganggu ketertiban sosial. Maka dari itu, Indonesia tidak meratifikasi,” kata Rektor Institut Sains dan Teknologi al-Kamal itu.
Baca Juga: Yakin Mahasiswa Pengusir Pengungsi Rohingya Terorganisir, Akademisi Duga Ada Unsur Politik
"Kita harus bersimpati kepada Warga Aceh yang baru pulih dari berbagai ujian (bencana Tsunami dan GAM) tiba-tiba datang pengungsi yang bikin rusuh di wilayahnya,” imbuhnya.
Ia meminta pemerintah indonesia segera mendesak UNHCR bertanggungjawab atas situasi ini sebagai persoalan internasional.
Simon juga menyarankan peran Dirjen Keimigrasian untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan persoalan ini. Beban Pemerintah Daerah sudah cukup berat saat menangani perilaku para pengungsi dengan warga lokal.
“Intervensi Dirjen Keimigrasian saya kira akan bisa menurunkan tensi di Aceh terkait persoalan pengungsi Rohingya ini, karena Dirjen Keimigrasian merupakan garda depan dalam deteksi dini terhadap ancaman dari warga negara asing yang berupaya masuk ke Indonesia” kata Simon.
Persoalan pengungsi Rohingya merupakan persoalan bersama yang harus menjadi perhatian semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintahan, termasuk aparatur pertahanan, keamanan dan intelijen karena kalau tidak segera ditangani, masalah ini akan semakin membesar dan berpotensi menjadi ancaman nasional.
“Kita harus selalu waspada terhadap bahaya dan ancaman yang mengintai negara kita ini, jangan sampai kita kecolongan pada saat situasi sudah sulit untuk ditangani, apalagi saat ini seluruh aparat keamanan berkonsentrasi pada pengamanan Natal-Tahun Baru dan suksesnya pesta demokrasi Pemilu 2024,” ujarnya.
Untuk diketahui, dalam kurun waktu dua bulan terakhir Aceh secara berulang terus didatangi para pengungsi Rohingya yang tersebar di beberapa daerah di Aceh.
Berdasarkan data terakhir, jumlah pengungsi Rohingya di Aceh sampai dengan hari ini sudah mencapai lebih kurang 1.684 orang, tersebar di Kabupaten Pidie, Kota Lhokseumawe Sabang dan Kota Banda Aceh.
Berita Terkait
-
Profil Teuku Wariza: Disorot Al-Jazeera, Diduga Korlap Pengusiran Pengungsi Rohingnya
-
UNHCR: Indonesia Bukan Negara Penerima Terbanyak Pengungsi Rohingya
-
Ketua BEM UI Nonaktif Minta Pemerintah Hadir untuk Mencegah Konflik Horizontal Terkait Pengungsi Rohingya
-
Pindahkan Pengungsi Rohingya yang Terusir, Mahfud MD Ungkit Bantuan Tsunami Aceh: Masak Sekarang Gak Mau Nolong?
-
Yakin Mahasiswa Pengusir Pengungsi Rohingya Terorganisir, Akademisi Duga Ada Unsur Politik
Terpopuler
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
- 6 Sepatu Jalan Terbaik yang Nyaman Dipakai Lari dari Brand Luar dan Lokal
- Di Mana Tempat Beli Sepatu Asics Ori di Indonesia? Ini 5 Rekomendasi Toko Tepercaya
Pilihan
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
Terkini
-
BRI Taipei Perkuat Komitmen Inklusi Keuangan Bagi WNI di Taiwan
-
Momen Slavko Vincic Menangis Haru usai Terpilih Jadi Wasit Final Piala Dunia 2026
-
Apa Beda Slow Jogging dan Lari Biasa? Kenali 5 Perbedaannya Sebelum Coba!
-
Bungkam Keraguan, Debut Sutradara Muda Ferly Halim 'Takkan Kubiarkan Kau Menangis' Banjir Air Mata
-
Bae Nara dan Han Jae Ah Umumkan Rencana Menikah Usai 7 Bulan Go Public
-
Amnesty Soroti Mandeknya Kasus HAM Berat, Kementerian HAM Dinilai Sekadar Simbol
-
Alasan Kia Seltos Turbo Tak Ikut Diboyong ke Indonesia
-
Sunscreen Labore untuk Umur Berapa? Cek Anjuran Pemakaian Resminya
-
Kurikulum: Mengapa Pendidikan Sering Gagal Menyentuh Realitas Lokal
-
Proyek LNG Abadi Blok Masela Resmi Prioritaskan Pasar Domestik, Ini Strategi Pemerintah