Suara.com - Sejumlah langkah strategis diambil PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo untuk mempercepat pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung (KIKT) yang terintegrasi dengan Pelabuhan Kuala Tanjung.
Kawasan yang terletak di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, ini dibangun dan dikelola PT Prima Pengembangan Kawasan (PPK), anak perusahaan Pelindo.
Kawasan Industri Kuala Tanjung ini hanya berjarak satu kilometer dengan Pelabuhan Kuala Tanjung.
“Tahun lalu, PT Prima Pengembangan Kawasan sudah membebaskan lahan seluas 57 hektare dalam satu hamparan,” kata Direktur Utama Subholding PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) Joko Noerhudha ditulis Rabu (31/1/2024).
Mulai awal Tahun 2024, PT PPK akan fokus pada pekerjaan pembersihan lahan dan pematangan lahan yang sudah dibebaskan.
“Ini merupakan tahap pertama dari tiga fase pengembangan KIKT,” ujar Joko menambahkan.
Dua fase berikutnya adalah pekerjaan pembangunan pintu gerbang dan jalan masuk, serta fase pekerjaan infrastruktur dasar.
Bersamaan dengan pengembangan kawasan industri tersebut, PT PPK juga gencar mempromosikan dan memasarkan KIKT melalui berbagai forum kegiatan investasi.
Salah satunya adalah dalam North Sumatera Invest Promotion Forum 2023 di Jakarta pada 21 Agustus 2023 lalu.
Baca Juga: Bidik Perluasan Market di Sulawesi, PGN Canangkan Pasok Gas di Kawasan Industri Mongondow
“Pelabuhan dan industri yang terintegrasi akan membuat industri jauh lebih efisien karena tidak ada lagi additional cost yang dikeluarkan untuk transportasi,” kata Direktur Utama PT Pelindo (Persero) Arif Suhartono.
Selain itu, pengiriman barang ke pelabuhan maupun dari pelabuhan juga jauh lebih cepat.
Arif Suhartono menjelaskan, Pelindo akan terus mendorong terjadinya well-connected ecosystem antara pelabuhan dengan kawasan industri (hinterland) untuk memperlancar arus barang.
“Salah satu tujuannya adalah menciptakan biaya logistik yang lebih efisien dan mendorong penguatan ekonomi kawasan,” kata Arif lagi.
Untuk mengembangkan KIKT, Pelindo mengambil sejumlah langkah strategis. Pertama, Pelindo berencana meningkatkan kepemilikan saham di PT Prima Tangki Indonesia (PTI) sebagai langkah awal menjadikan Kuala Tanjung sebagai transhipment hub untuk produk curah. Saat ini, PT Pelindo memiliki 20 persen saham di PT PTI.
Perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi dan pergudangan ini memiliki tanki timbun dengan kapasitas total sebesar 100 ribu metrik ton (MT). Sejak akhir November 2019, PT PTI resmi menjadi Penyelenggara Pusat Logistik Berikat. Status ini akan menguntungkan pelanggan karena berbagai fasilitas dan kemudahan, terutama di bidang kepabeanan dan perpajakan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Kekayaan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang Dikabarkan Cerai
-
Merger BUMN Karya Tuntas Awal 2026, BP BUMN Ungkap Update Terkini
-
Target Harga BUMI di Tengah Aksi Jual Saham Jelang Tahun Baru
-
HET Beras Mau Dihapus
-
Dana Jaminan Reklamasi 2025 Tembus Rp35 Triliun, Syarat Wajib Sebelum Operasi!
-
Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026
-
DJP Blokir 33 Rekening Bank hingga Sita Tanah 10 Hektare ke Konglomerat Penunggak Pajak
-
Emiten TRON Perkuat Bisnis Kendaraan Listrik, Jajaki Pengadaan 2.000 Unit EV
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
DJP Kemenkeu Kantongi Rp 3,6 Triliun dari Konglomerat Penunggak Pajak