Ketua Bapanas: Penyaluran Bantuan Sudah Sejak Lama, Tak Berkaitan dengan Pemilu

Suara.com - Pemerintah terus mengupayakan impor beras dari sejumlah negara untuk mengisi cadangan beras pemerintah (CBP) di tengah sulitnya memenuhi kebutuhan dari dalam negeri akibat rendahnya produksi petani.

CBP digunakan pemerintah untuk mendistribusikan bantuan beras dan intervensi pasokan serta harga. Sebagaimana diketahui, akibat rendahnya produksi, harga beras masih tinggi.

Namun demikian, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi membantah kebijakan impor beras berdampak negatif pada petani lokal.

Sebaliknya, menurut dia, Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) naik signifikan, ditunjukkan pada NTPP Desember lalu yang lebih tinggi dibanding setahun sebelumnya.

"Kalau ada yang menyampaikan harga di tingkat petani jatuh, tidak benar. Harga di tingkat petani, NTPP itu harga terbaik itu, di tahun ini. Harga di petani tinggi, gabah di atas Rp 7.000, ada yang Rp 8.000," kata dia dalam keterangan resminya, dikutip Suara.com pada Kamis (1/2/2024).

Dampak kenaikan harga gabah di petani menyebabkan harga beras juga naik. Ketika harga gabah berkisar antara Rp 7.000 hingga Rp 8.000 per kilogram, harga beras bisa mencapai Rp 14.000 hingga Rp 16.000 per kilogram. Angka ini melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 10.900 per kilogram.

Sehingga, bantuan pangan beras diberikan untuk membantu masyarakat golongan rendah agar tidak terpengaruh oleh kenaikan harga beras. 

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau operasi pasar juga memberikan alternatif kepada masyarakat untuk memperoleh beras dengan harga lebih terjangkau.

"Presiden memerintahkan saya dan Dirut Bulog untuk melakukan bantuan pangan, tentunya untuk 22 juta KPM," ujar dia.

Baca Juga: Fedi Nuril Terang-terangan Tak akan Pilih 02, Netizen: Karena yang 2 Cukup Istrimu di Film-film Aja ya Bang

Ia juga membantah penyaluran bantuan pangan yang sedang dilakukan memiliki motif politik karena mendekati pemilihan umum (pemilu).

"Bantuan pangan beras yang sedang dilaksanakan bukan karena menjelang Pemilu. Program ini sudah berlangsung sejak tahun lalu dan akan terus dilanjutkan, karena saudara-saudara kita yang berjumlah 22 juta KPM, membutuhkan bantuan ini dengan sangat mendesak," kata dia.