Suara.com - Mahendra Siregar, selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak mengganggu kinerja industri jasa keuangan Indonesia. Bahkan, fakta menunjukkan adanya pertumbuhan positif dalam sektor tersebut.
"Fakta bahwa kinerja untuk seluruh sektor jasa keuangan yang baik, tentu didukung oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia kuat di tahun 2023, tentunya menjawab bahwa bukan saja tidak terpengaruh negatif tapi justru dilihat dari kinerja yang ada, apakah itu di pasar modal, perbankan, asuransi, dana pensiun, dan pembiayaan, semua mencatat kinerja yang baik. Jadi jelas tidak kelihatan pengaruhnya ada di situ," kata Mahendra, Selasa (20/2/2024).
Merujuk pada data Januari 2024, Mahendra melanjutkan, kinerja industri jasa keuangan tetap mengikuti momentum dan tren yang sama seperti tahun sebelumnya.
Contohnya, dari segi pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kenaikan sebesar 1,3 persen harian, sementara Indonesia Composite Bond Index (ICBI) hanya mengalami penurunan sebesar 0,04 persen harian pada hari setelah pelaksanaan Pemilu.
"Selain melihat pergerakan indeks, kita juga melihat jumlah net buy investor asing, yang menunjukkan bahwa tidak ada indikasi adanya dampak atau pengaruh negatif. Juga dari segi penyaluran kredit perbankan, di bulan Januari ini juga tetap mengikuti tren yang sama seperti tahun 2023," ujarnya, dikutip dari Antara.
Ia berharap, momentum baik yang dihasilkan Pemilu 2024 pada minggu lalu bisa memberikan ruang yang lebih besar lagi untuk melakukan berbagai penyempurnaan, reformasi, serta langkah dan program kerja penting yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga.
Khusus terkait dengan OJK, lanjut Mahendra, program dan rencana konkrit pada seluruh bidang sektor jasa keuangan pada tahun ini juga akan dilakukan secara maksimal mengingat momentum saat ini menunjukkan penguatan.
Ia menekankan bahwa momentum baik pasca-Pemilu harus dimanfaatkan sebagai modalitas pembangunan perekonomian nasional dan stabilitas industri jasa keuangan.
Menurut dia, Indonesia juga tidak dalam periode wait and see lagi seperti yang kerap didengungkan sebelum Pemilu 2024.
Baca Juga: Mahfud MD Desak Lakukan Audit Forensik Digital di KPU: Kekacauan Sirekap Perlu Dijawab!
"Harapan kita semua, Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta seluruh Kabinet Indonesia Maju, serta DPR, DPD, lembaga negara, dan masyarakat Indonesia menjadikan momentum luar biasa itu untuk sprint akhir atau berlari cepat menuju garis finish yang gemilang di penghujung presidensi Bapak Presiden dan masa tugas lembaga legislatif periode saat ini," kata Mahendra.
Berita Terkait
-
Mujur Lolos dari Gugatan Rp98 Triliun, Yusuf Mansur Malah Apes Nyaleg di Perindo
-
Opie Kumis Jadi Tempat Curhat Caleg Stres yang Kalah di Pemilu 2024
-
Kumpulkan Bukti-bukti Kecurangan Pemilu, Cak Imin Yakin Lanjut Putaran Kedua!
-
Saham Udang Milik Kaesang Anjlok Meski Prabowo-Gibran Unggul Real Count KPU
-
Mahfud MD Desak Lakukan Audit Forensik Digital di KPU: Kekacauan Sirekap Perlu Dijawab!
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026