Suara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan membangun komunikasi dan koordinasi dengan sejumlah kementerian terkait untuk menuntaskan segala isu-isu sengketa pertanahan.
“Kami semangatnya adalah melakukan percepatan dan penuntasan segala isu dan permasalahan termasuk sengketa-sengketa tanah baik itu individu, korporasi, termasuk juga komunitas,” kata Agus usai Rapat Pimpinan Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Kamis.
Pria yang akrab disapa AHY ini menyampaikan telah meminta waktu bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk melakukan komunikasi dan koordinasi.
“Karena ATR Ini kan ada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Saya sudah minta waktunya sedang dicari untuk bertemu dengan Pak Airlangga Hartarto. Kemudian juga dengan sesama kolega yang ada di wilayah perekonomian,” kata AHY.
Selain itu, AHY mengaku juga telah meminta waktu untuk berkomunikasi dan koordinasi dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
“Termasuk dengan kementerian lain yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) misalnya dan Polri, Jaksa Agung. Kemarin saya sudah menyampaikan semua saya minta waktu dan tentunya sedang dicarikan waktunya,” jelas AHY.
AHY menegaskan semua target-target pencapaian akan diselesaikan sesuai dengan kebijakan dan program-program kerja yang selama ini sudah dijalankan oleh Menteri ATR sebelumnya yakni Hadi Tjahjanto yang sudah saat ini sudah menjadi Menko Polhukam.
“Tentu saya tidak bisa menjelaskan saat ini juga karena masih saya godok dengan jajaran kementerian, yang jelas saya ingin meyakinkan target-target pencapaian sesuai dengan kebijakan dan program-program kerja yang selama ini sudah dijalankan oleh Bapak Menteri sebelumnya,” ucap AHY.
AHY mengaku bahwa pihaknya akan membuka segala permasalahan terkait sengketa tanah sehingga bisa dilakukan percepatan penyelesaian.
Baca Juga: Restu SBY soal AHY yang Diangkat Jadi Menteri Kabinet Jokowi, Tapi...
“Jajaran di tingkat pusat ini, saya ingin buka satu persatu mana saja yang perlu kita lakukan percepatan. Karena harapannya tentu semua target itu bisa dicapai 8 bulan terakhir ini,” ujar AHY.
Meski begitu, menurut AHY, tidak semua permasalahan pertanahan bisa diselesaikan secara langsung oleh hanya Kementerian ATR, karena banyak bersinggungan dengan kementerian-kementerian lain.
Bagi AHY, hal yang menjadi prioritas dilakukan yakni melakukan koordinasi dan komunikasi sejumlah kementerian terkait dalam menyelesaikan isu-isu sengketa tanah.
“Karena semuanya pasti mempunyai kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan tapi saya ingin mencari waktu sebentar saja paling tidak menyampaikan kalau ada isu-isu strategis maupun teknis yang bisa diselesaikan cepat antara Kementerian ATR dan kementerian terkait lainnya,” kata AHY. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Holding Mitra Mikro Perluas Inklusi Keuangan Lewat 430 Ribu Agen BRILink Mekaar
-
IHSG dan Rupiah Rontok Gara-gara Moody's, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
-
Purbaya Rotasi Pegawai Pajak usai OTT KPK, Kali Ketiga dalam Sebulan
-
Mendag Ungkap Harga CPO Hingga Batu Bara Anjlok di 2025
-
Meski Transaksi Digital Masif, BCA Tetap Gas Tambah Kantor Cabang
-
Belanja di Korsel Masih Bisa Bayar Pakai QRIS Hingga April 2026
-
Transaksi Digital Melesat, BCA Perketat Sistem Anti-Penipuan
-
BRI Perkuat CSR Lewat Aksi Bersih-Bersih Pantai Dukung Gerakan Indonesia ASRI
-
Daftar 6 Proyek Hilirisasi yang Digarap Danantara Mulai Hari Ini
-
Free Float BRIS Masih 10 Persen, Bos BSI Akui Jadi Sorotan