Jumlah Warisan Utang Presiden RI, Dari Masa Soekarno Hingga Jokowi

Suara.com - Utang negara merupakan salah satu isu krusial yang dihadapi Indonesia.

Jumlah utang yang terus meningkat menimbulkan kekhawatiran akan beban yang akan ditanggung oleh generasi mendatang.

Lantas berapakah jumlah utang yang diwariskan setiap presiden Indonesia dari Presiden pertama Soekarno hingga Presiden Joko Widodo saat ini?

1. Soekarno

Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada masa Presiden Soekarno (1945-1967) menjadi salah satu warisan sejarah yang kompleks dan masih diperdebatkan hingga saat ini.

Pada tahun 1949, ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, negara ini mewarisi utang Rp88 triliun.

2. Soeharto

Presiden Soeharto memimpin Indonesia selama 31 tahun (1967-1998). Pada masa kepemimpinannya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, pertumbuhan tersebut juga diiringi dengan peningkatan utang luar negeri.

Pada saat Soeharto lengser dari jabatannya pada tahun 1998, total utang luar negeri Indonesia mencapai Rp551 triliun. Jumlah ini setara dengan 57,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat itu.

Baca Juga: Dilirik Maju Bupati Sleman 2024, Analis: Erina Gudono Kecipratan 'Jokowi Effect'

3. B.J. Habibie

Presiden B.J. Habibie memimpin Indonesia pada masa yang penuh gejolak, di mana krisis ekonomi melanda Asia pada tahun 1997. Salah satu dampak dari krisis ini adalah peningkatan utang luar negeri Indonesia yang signifikan.

Saat Habibie naik ke tampuk kepemimpinan pada Mei 1998, total utang luar negeri Indonesia mencapai Rp939 triliun. Jumlah ini meningkat pesat dibandingkan dengan saat Soeharto lengser, di mana utang luar negeri hanya Rp551 triliun.

4. Abdurrahman Wahid/Gusdur

Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) memimpin Indonesia pada masa yang penuh tantangan, termasuk di bidang ekonomi. Salah satu warisan yang ditinggalkan Gusdur adalah utang luar negeri (ULN) yang cukup besar.

Saat Gusdur dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 1999, ULN Indonesia tercatat sebesar Rp1.271 triliun. Jumlah ini meningkat dari US$ 63,2 miliar pada saat Gus Dur dilantik sebagai wakil presiden pada 1998.