Suara.com - Tim gugus tugas Sinkronisasi presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai bergerilya mendatangi pemerintah masa kini. Setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Tim Prabowo-Gibran akan menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Hal ini diungkapkan Menko Luhut sendiri yang saat menghadiri diskusi di Menara Global. Menurut dia banyak yang harus dikerjakan mulai dari saat ini, tanpa harus menunggu pergantian pemerintah.
Misalnya, terkait dengan penyimpanan karbon yang justru jadi peluang usaha baru dan harus dikerjakan sesegera mungkin, tanpa harus Prabowo-Gibran dilantik.
"Karena kita punya carbon capture and storage yang terbesar di dunia 400 gigaton, itu perdagangannya besar. Kita punya mangrove, kita punya hutan, peak land, kita punya semua. Sekarang tinggal institusinya sedang kita siapkan," ujarnya yang dikutip dari Youtube IDNTimes, Rabu (5/6/2024).
"Seto (Deputi Bidang Koordinasi Investasi & Pertambangan Kemenko Marves), sama saya, sama Firman (Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves) ketemu dengan tim transisi-nya Pak Prabowo untuk bicarakan itu tadi, supaya berlanjut, jangan nunggu sampai Oktober (pergantian Presiden). Dari sekarang sudah dikerjakan," sambung Luhut.
Luhut juga melihat, apa yang persiapkan pemerintahan Prabowo-Gibran sangat bagus untuk meramu kebijakan yang berguna bagi kepentingan publik.
"Menurut saya pemerintah yang akan datang melakukan persiapan cukup bagus sana-sini, mereka mengetahui fiskal, mereka juga hati-hati," ucap dia.
Bertemu Sri Mulyani
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjadi Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mengunjungi kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca Juga: Nilai Ekonomi Karbon Jadi Bahasan Seminar, Kelak Dikenakan Pembayaran untuk Pengendaliannya
Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Ahmad Muzani menjabarkan tim ini ditugaskan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan sejumlah institusi pemerintah terkait program-program yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran sebagaimana janji saat kampanye Pilpres 2024.
"Ini adalah Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran yang diminta oleh presiden terpilih untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan setelah mereka dilantik pada tanggal 20 Oktober," ujar Muzani seperti dikutip dari Antara, Jumat (31/5/2024).
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- Apa Varian Tertinggi Isuzu Panther? Begini Spesifikasinya
Pilihan
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Amukan Si Jago Merah Hanguskan 10 Rumah dan 2 Lapak di Bintaro
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
Terkini
-
Program Gentengisasi Prabowo Dongkrak Permintaan Genteng di Sentra Majalengka
-
Bukan Beban, Kemnaker Sebut Mudik Bersama Investasi bagi Produktivitas Karyawan
-
Terbaru! Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4 Juta Ton
-
OJK Jatuhkan Denda Rp5,6 Miliar dalam Kasus IPO POSA, Benny Tjokro Disanksi Seumur Hidup
-
Bursa Kripto CFX Rilis Laporan Bulanan, Volume Perdagangan Spot Tembus Rp24,33 triliun
-
Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Cerminkan Perbaikan Ekonomi dan Administrasi
-
Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4 Juta Ton
-
Pensiunan Diincar Penipu Jelang Lebaran, Komisaris TASPEN Ariawan Ungkap Modusnya
-
Impor LPG dari Timur Tengah Dialihkan ke AS, Pasokan Dijamin Aman
-
Presiden Prabowo Subianto: Semua Kekayaan Alam Indonesia Milik Negara, Bukan Pengusaha