Suara.com - Bagi kita, bangsa Indonesia, upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI termasuk hal yang paling dinantikan setahun sekali.
Lapangan Istana Kepresidenan di Medan Merdeka Jakarta selama ini menggelar acara khidmat itu, pada 17 Agustus. Berupa upacara penaikan bendera dan penurunan bendera Merah Putih.
Kekinian, upacara akan digelar di dua lokasi, yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Istana Kepresidenan Jakarta untuk penyelenggaraan 2024.
Dikutip dari kantor berita Antara, Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan upacara HUT Ke-79 RI digelar di dua lokasi, yaitu IKN dan Istana Kepresidenan, Jakarta.
Yaitu saat ini masih dalam masa transisi perpindahan dari Jakarta ke IKN.
"Ini masa transisi, masa transisi dari Jakarta menuju ke IKN agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan. Jadi, di sini (Jakarta) tetap dilakukan, di sana (IKN) tetap dilakukan," ungkap Kepala Negara.
Bila sudah ada keputusan presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, maka upacara 17 Agustus 2025 akan digelar di IKN.
"Nanti, tahun depan kalau sudah ada keputusan presiden mengenai perpindahan baru, nanti diselenggarakan di IKN saja. Termasuk urusan yang berkaitan dengan mobilisasi, transportasi, akomodasi, itu tidak mudah," kata Presiden Joko Widodo.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa progres pembangunan lapangan upacara di IKN, Kalimantan Timur, telah mencapai 70 persen. Targetnya adalah rampung pada Juli 2024.
Baca Juga: Pembangunan Ibu Kota Nusantara Perlu Partisipasi Publik
"Kalau lapangan upacara sudah tinggi tingkat penyelesaiannya, sekitar 70 persen. Lapangan upacara, sudah. Kemudian interior. Mudah-mudahan nanti pada Juli, insya Allah kami siap," papar Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/6/2024).
Dipaparkannya pula bahwa pada 1 Agustus 2024 akan ada kegiatan zikir nasional yang digelar di lapangan upacara IKN.
Lapangan upacara IKN sendiri mampu menampung sekira 4.000 orang.
"Kalau upacara bisa di atas 4.000-an untuk lapangan upacara. Akan tetapi semuanya terserah Sekretariat Negara (Setneg) kami sedang koordinasikan, saya belum tahu berapa. Tergantung undangannya dari Setneg. Kami siapkan lapangannya," lanjut Diana Kusumastuti.
Sementara progres pembangunan kantor Presiden RI di IKN sudah mencapai 84 persen, seperti disebutkannya.
Berita Terkait
-
Sebut Ada Arahan dari Prabowo, Menkeu Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN
-
Dugaan Mark-Up Gila-gilaan Proyek Warisan Jokowi: Biaya 3 Kali Lipat, Utang Rp2 Triliun Tiap Tahun
-
Alarm Mahfud MD: IKN dan Whoosh Warisan Masalah Hukum, Prabowo Didesak Turun Tangan
-
Satgas Sikat Tambang Ilegal di IKN, Ribuan Hektare Lahan Rusak Dipulihkan
-
Geger Tower Pekerja Proyek IKN Ludes Terbakar: Bagaimana Kronologi dan Apa Pemicunya?
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
Terkini
-
Ambisi Bank Jakarta Perluas Ekosistem Digital
-
AFPI: Pemberantasan Pinjol Ilegal Masih Menjadi Tantangan Dulu dan Sekarang
-
IHSG Berpeluang Rebound, Isu Pangkas Suku Bunga The Fed Bangkitkan Wall Street
-
Berapa Gaji Pertama PPPK Paruh Waktu Setelah SK Diterima, Lebih dari dari UMR?
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
-
Ekonomi Awal Pekan: BI Rate Bertentangan Konsensus Pasar, Insentif Jumbo Pacu Kredit
-
SK PPPK Paruh Waktu 2025 Mulai Diserahkan, Kapan Gaji Pertama Cair?
-
Menkeu Purbaya Mau Hilangkan Pihak Asing di Coretax, Pilih Hacker Indonesia
-
BPJS Watch Ungkap Dugaan Anggota Partai Diloloskan di Seleksi Calon Direksi dan Dewas BPJS
-
Proses Bermasalah, BPJS Watch Duga Ada Intervensi DPR di Seleksi Dewas dan Direksi BPJS 20262031