Suara.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengatakan boikot terhadap produk yang berafiliasi dengan Israel ini berimbas pada bisnis restoran lokal. Bahkan, boikot ini dianggap menggangung rantai pasok dari para suplier.
Wakil Ketua PHRI Bidang Restoran Emil Arifin merasa prihatin akan gerakan boikot yang semakin meluas. Dia melihat boikot ini merupakan salah alamat.
"Jadi, disebutkan kalau ada produk Israel yang dijual, padahal di sini nggak ada produk Israel yang didagangkan di restoran. Produknya, produk Indonesia semua. Pekerjanya Indonesia semua," ujarnya saat dihubungi yang dikutip, Selasa (25/6/2024).
Menurut Emil, selama dua tahun belakangan, industri restoran telah menghadapi tantangan yang berat akibat pandemi. Namun saat memasuk masa pemulihan, tapi dihadang dengan ancaman boikot ini.
baru mulai mengarah pada fase recovery.
"Kan udah Covid-19, ya. Tahun-tahun itu benar-benar tidak ada penjualan. Penjualannya sangat-sangat menurun di semua restoran. Nah, 2023 itu masa recovery baru mulai, sudah ditambah lagi oleh boikot. November itu mulai terasa dan terus masuk ke 2024, ekonomi kita tidak membaik dan tidak baik-baik saja," tegas dia.
Dalam hal ini, Emil ingin pemerintah bisa mengklarifikasi daftar tiap perusahaan maupun produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Hal ini bertujuan mencegah terjadinya kegaduhan dalam masyarakat.
Selain itu, PHRI meminta pemerintah harus segera melakukan dialog sosial dengan masyarakat untuk mendiskusikan terkait produk-produk terafiliasi Israel ini.
Ini penting agar masyarakat bisa paham bahwa perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia itu memang melakukan bisnisnya secara profesional.
Emil menegaskan, restoran di Indonesia tidak ada yang terlibat dengan Israel dan para pekerjanya banyak yang beragama Islam dan sudah berusaha membantu Palestina.
Baca Juga: Setelah PHK Tokopedia, Pengusaha Pribumi Khawatir UMKM Lokal Kalah Saing dengan Produk Impor
"Tapi mereka tetap dicap negatif dan diboikot, padahal mereka, pekerja-pekerja yang membantu industri bertahan selama Covid-19. Jadi pekerja itu berjuang untuk supaya survive, tapi malah terus diboikot," pungkas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Purbaya Sidak Pabrik Baja Asal China, Diduga Akali Pajak karena Cuma Bayar Rp 20 M
-
Bitcoin dkk Diramal Bisa Jadi Sistem Finansial Alternatif RI Dalam Waktu 3 Tahun
-
5 Tahun Holding UMi: Lebih Mudah, Dekat dan Berdampak untuk Nasabah PNM Mekaar
-
Delapan Klaster Program Prioritas Nasional di 2027
-
Bahlil Minta Lebih Banyak Lahan untuk Sawit demi Ambisi B80
-
Bahlil Stop Ekspor Batu Bara Usai PLN Kekurangan Pasokan
-
Sandiaga Uno Suntik Modal MUTU, Pasar Karbon RI Jadi Incaran
-
Jasa Marga Tingkatkan Komitmen Pengelolaan Green Toll Road dan Transformasi Rest Area Berkelanjutan
-
LPS Naikkan Bunga Penjaminan Simpanan Rupiah, Kini Tembus 3,75%
-
Toko Online Wajib Punya NIB, Termasuk Penjual Barang Bekas: Ini Ketentuannya