Suara.com - Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Sarana Jaya), salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, mengumumkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta.
Penandatanganan MoU ini meliputi pendaftaran tanah, asistensi pengadaan tanah, serta asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah. Kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam upaya perbaikan proses bisnis Sarana Jaya dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Acara penandatanganan yang berlangsung di Raka Meeting Room, Pullman Hotel, Thamrin ini dihadiri oleh Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dewan Pengawas Sarana Jaya, Dewan Direksi Sarana Jaya dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran manajemen dari kedua belah pihak.
MoU ini menandai dimulainya kerjasama dan asistensi yang lebih erat dalam menangani berbagai isu pertanahan yang kerap menjadi tantangan dalam pengembangan infrastruktur dan proyek-proyek strategis di wilayah DKI Jakarta.
"Kerjasama ini adalah langkah penting bagi Sarana Jaya dalam memastikan semua proses pertanahan yang kami lakukan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku. Kami sangat mengapresiasi dukungan dari BPN DKI Jakarta yang selama ini telah banyak membantu kami. Melalui MoU ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap langkah," kata Andira Reoputra Direktur Utama Sarana Jaya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/7/2024).
"Dengan adanya asistensi dari BPN DKI Jakarta, kami berharap dapat mengurangi hambatan birokrasi dan dapat mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan pertanahan sebagai upaya membangun Jakarta dan penugasan Sarana Jaya terkait penyediaan hunian terjangkau. Sarana Jaya juga telah melakukan sertifikasi ISO 55001:2014 guna mengamankan aset dan memastikan keberhasilan bisnis," Andira menambahkan.
Asistensi pengadaan tanah adalah salah satu fokus utama dalam MoU ini. Hal ini mencakup pemberian panduan teknis dan legal dari BPN kepada Sarana Jaya dalam proses akuisisi lahan yang dibutuhkan untuk berbagai proyek pembangunan.
Selain itu, asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah akan membantu Sarana Jaya dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi sengketa atau konflik pertanahan sebelum menjadi lebih kompleks, sekaligus menginventarisir bersama tanah-tanah yang dimiliki Sarana Jaya yang nantinya akan dimasukkan kedalam sistem sehingga terintegrasi antara BPN dan Pemerintah Daerah.
"Kami menyambut baik Kerjasama ini, terutama Sarana Jaya di bawah kepemimpinan Pak Reo, yang akhirnya mewujudkan kerjasama dalam pendaftaran tanah, asistensi pengadaan tanah, serta asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah. Dengan sinergi ini, kami berharap dapat membantu Sarana Jaya dalam mencapai target-target pengembangan mereka serta memberikan dampak positif bagi pembangunan di Jakarta," kata Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Alen Saputra.
Baca Juga: Tingkatkan SDM, Sarana Jaya dan Universitas Brawijaya Jalin Kerjasama Strategis
Alen juga menegaskan bahwa BPN DKI Jakarta siap memberikan dukungan penuh dalam bentuk tenaga ahli, konsultasi, dan layanan teknis lainnya untuk memastikan setiap proyek yang dijalankan Sarana Jaya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dihadiri dan disaksikan langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono, mengapresiasi giat kerjasama ini.
“Kami mengapresiasi upaya Perumda Sarana Jaya dalam mengamankan bisnis land-banking di DKI Jakarta dan berharap aset yang dikelola dapat terjaga serta meningkatkan revenue perusahaan.”
Mengamini langkah ini, Nasrudin juga menyampaikan harapannya kepada Kanwil BPN DKI Jakarta senantiasa mendampingi niat baik yang telah Sarana Jaya lakukan demi perbaikan di masa yang akan datang.
MoU ini mencerminkan sinergi antara dua institusi penting di Jakarta dalam upaya memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kota. Dengan pengelolaan pertanahan yang lebih baik dan berkelanjutan, Sarana Jaya dapat lebih fokus pada pengembangan infrastruktur dan proyek strategis lainnya.
Kerjasama ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi BUMD dan lembaga pemerintah lainnya dalam membangun kemitraan yang produktif dan saling menguntungkan, demi tercapainya tujuan bersama dalam membangun dan mendukung Jakarta menjadi Kota Global.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
Terkini
-
Kebiasaan Mager Bisa Jadi Beban Ekonomi
-
Jurus Korporasi Besar Jamin Keberlanjutan UMKM Lewat Pinjaman Nol Persen!
-
Purbaya Sepakat sama Jokowi Proyek Whoosh Bukan Cari Laba, Tapi Perlu Dikembangkan Lagi
-
Dorong Pembiayaan Syariah Indonesia, Eximbank dan ICD Perkuat Kerja Sama Strategis
-
Respon Bahlil Setelah Dedi Mulyadi Cabut 26 Izin Pertambangan di Bogor
-
Buruh IHT Lega, Gempuran PHK Diprediksi Bisa Diredam Lewat Kebijakan Menkeu Purbaya
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
IHSG Merosot Lagi Hari Ini, Investor Masih Tunggu Pertemuan AS-China
-
Ada Demo Ribut-ribut di Agustus, Menkeu Purbaya Pesimistis Kondisi Ekonomi Kuartal III
-
Bahlil Blak-blakan Hilirisasi Indonesia Beda dari China dan Korea, Ini Penyebabnya