Suara.com - Usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis rencananya akan mulai dilaksanakan 2 Januari 2025.
Hal ini ia sampaikan berkaitan dengan pembentukan Badan Gizi Nasional dan pengangkatannya sebagai kepala badan tersebut selaras dengan siklus RAPBN 2025.
Meskipun RAPBN 2025 akan menjadi anggaran pertama untuk pemerintahan Prabowo-Gibran, perancangannya telah dimulai sejak era pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Untuk diketahui, program makan bergizi gratis adalah salah satu prioritas utama dari pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin pagi, 19 Agustus 2024, Dadan menjelaskan bahwa
Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 83/2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang memposisikan Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pertama untuk mempersiapkan pelaksanaan program unggulan ini.
Dadan memastikan bahwa program makan bergizi akan dilaksanakan tepat waktu. "Insyaallah, pada 2 Januari kami akan langsung menjalankan program makan bergizi," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Meskipun Dadan sudah mengetahui tugasnya, dia mengakui bahwa badan baru tersebut masih memerlukan pengaturan lebih lanjut. Hal-hal seperti struktur organisasi, lokasi kantor, peraturan, dan pengangkatan pejabat tinggi masih perlu dibahas.
Dadan berharap bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dapat diterima pada minggu pertama Desember 2024, sehingga program dapat mulai dijalankan pada 2 Januari 2025.
Program Makan Bergizi Gratis ini akan menargetkan anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Dadan menyebutkan bahwa anggaran untuk program ini tetap sama dengan yang telah dikonfirmasi sebelumnya, yaitu sekitar Rp71 triliun, yang akan dialokasikan di Badan Gizi Nasional dan mencakup seluruh kebutuhan, termasuk gaji pegawai.
Meskipun Dadan belum mengungkapkan rincian biaya per anak, dia menyatakan bahwa petunjuk lebih lanjut akan diberikan oleh Prabowo. Badan Gizi Nasional juga akan berkoordinasi dengan pihak swasta untuk mendukung pelaksanaan program yang berskala besar dan menyeluruh di seluruh Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
Pertamina dan POSCO International Jajaki Kerja Sama Pengembangan Teknologi Rendah Karbon
-
Update Harga BBM SPBU Shell, BP dan Vivo saat Minyak Dunia Lewati USD 100 per Barel
-
Indonesia-Korsel Teken 10 MoU Senilai Rp 173 Triliun, Kerja Sama AI hingga Energi Bersih
-
IHSG Terus-terusan Anjlok, OJK Salahkan Sentimen Negatif Global
-
Penyebab Rupiah Melemah Tembus Rp17.002 per Dolar AS Hari Ini
-
Profil PT PP Presisi Tbk (PPRE): Anak Usaha BUMN, Siapa Saja Pemegang Sahamnya?
-
RI Masuk 3 Besar Dunia Peminat Aset Kripto Riil, OSL Rilis 'Tabungan' Emas Digital
-
Pasar Semen Domestik Lesu, SMGR Putar Otak Jualan ke Luar Negeri
-
Dilema Selat Hormuz: DEN Minta Warga Tenang, Stok BBM Nasional Masih Terjaga
-
Impor Mobil Pikap Tembus Rp 975,5 Miliar di Januari-Februari 2026, Buat Kopdes Merah Putih?