Suara.com - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi pada 2025 bisa mencapai Rp1.900.Rp2.000 triliun atau naik sekitar 16 persen dari target 2024.
Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengatakan bahwa untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan melakukan konsolidasi terhadap berbagai kebijakan yang selama ini berjalan terpisah-pisah.
Menurut dia, terdapat empat pilar utama yang akan menjadi fokus pemerintah untuk dikonsolidasikan, yaitu kebijakan investasi, kebijakan industri, kebijakan keuangan, dan kebijakan perdagangan. Integrasi keempat pilar itu diharapkan dapat meningkatkan daya saing investasi di Indonesia.
Pertama terkait kebijakan investasi. Yuliot menuturkan bahwa perlu ada kemudahan perizinan berusaha, insentif yang lebih menarik, dan penyesuaian kebijakan investasi dengan perkembangan global, termasuk implementasi pajak minimum global atau global mininum tax (GMT).
Pemerintah saat ini telah menyediakan berbagai insentif fiskal untuk menarik investasi, termasuk pembebasan pajak penghasilan untuk jangka waktu tertentu (tax holiday), pengurangan pajak penghasilan (tax allowance), dan pembebasan bea masuk.
Kedua, Yuliot menilai kebijakan industri yang ada di berbagai kementerian dan lembaga juga harus diintegrasikan, termasuk mengintegrasikan program-program hilirisasi untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
Pilar ketiga adalah kebijakan keuangan. Yuliot menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan investasi.
"Jadi dari kebijakan terkait keuangan, kita harus integrasikan dan memetakan bagaimana dukungannya," kata Yuliot dalam acara Central Banking Services Festival 2024 yang digelar Bank Indonesia di Jakarta, Rabu (28/8/2024).
Pilar keempat adalah kebijakan perdagangan. Ia mengatakan pemerintah akan berupaya menciptakan iklim perdagangan yang kondusif dengan mengurangi berbagai hambatan dalam arus keluar-masuk barang.
"Kita harus memastikan bagaimana kelancaran arus barang dari impor atau ekspor, karena kalau terlalu banyak barrier akan menghambat kegiatan investasi," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri