Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur untuk orang kaya saja seperti jalan tol maupun mal.
Menurut dia, pemerintah juga memberikan perlakuan sama dengan membangun dan merevitalisasi pasar rakyat dan melakukan perbaikan jalan daerah.
"Ini komitmen pemerintah melakukan pembangunan tidak hanya untuk orang-orang kaya, tetapi juga untuk orang-orang yang miskin, dan rakyat jelata. Jadi jangan dikira pemerintah hanya (bangun) jalan-jalan tol saja, pasar-pasar mal saja, tapi justru yang menjadi perhatian pemerintah, (pembangunan) pasar-pasar rakyat dan jalan lingkungan," ujar Wapres saat memberi sambutan pada peresmian Revitalisasi Pasar Toboali di Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, seperti dikutip dari Antara, Selasa (10/9/2024).
Wapres menuturkan, proyek perbaikan jalan daerah merupakan salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memudahkan arus barang dan jasa.
Melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2023, pemerintah menganggarkan Rp 14,6 triliun pada 2023 dan Rp 15 triliun pada 2024 untuk perbaikan jalan daerah.
Dengan adanya Inpres Jalan Daerah ini, diharapkan sentra-sentra ekonomi semakin terhubung, biaya logistik dan waktu tempuh dapat dikurangi, sehingga turut mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Wapres juga turut meresmikan Pasar Toboali yang baru direnovasi sehingga menjadi salah satu pasar rakyat termegah dan termodern di Provinsi Bangka Belitung.
Berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Pasar Toboali direvitalisasi berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo yang memberi mandat pada Oktober 2022.
Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR pun melaksanakan pekerjaan konstruksi renovasi pasar sejak November 2023 dan selesai pada 4 Juli 2024.
Sebelum direnovasi, pasar yang memiliki luas lahan 2.445 meter itu hanya mampu menampung 48 kios pedagang. Kini, pasar yang dibangun dengan dua lantai itu bisa menampung 68 kios pedagang dan 8 kios kuliner serta parkir untuk mobil dan motor.
Wapres mengatakan bahwa setelah direnovasi, banyak pedagang yang antre untuk bisa terdaftar dalam kios di Pasar Toboali. Wapres pun berpesan pada pemerintahan selanjutnya untuk bisa memberikan solusi.
"Semula pasar lama kumuh, rusak, pedagangnya hanya 48, sekarang sudah bagus dan juga pedagangnya bertambah, menjadi 68. Katanya masih banyak yang antre. Nanti untuk pemerintah yang akan datang memikirkan itu," jelas dia.
Selama enam tahun terakhir, Pemerintah telah membangun dan merenovasi 62 pasar rakyat di 53 kabupaten/kota yang tersebar di 21 provinsi. Hal ini menunjukkan komitmen luar biasa dari Pemerintah dalam mendukung kemajuan ekonomi daerah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp20 Ribu dan Rp10 Ribu di Tangerang
- Apakah Ada Penukaran Uang Baru BI Pintar Periode 3? Ini Pengumuman Pastinya
- 3 Cara Melihat Data Kepemilikan Saham di Atas 1 Persen: Resmi KSE dan BEI
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Palembang
- 6 Sepatu Lari Lokal Berkualitas Selevel HOKA Ori, Cocok untuk Trail Run
Pilihan
-
Shin Tae-yong Gabung FC Bekasi City, Ini Jabatannya
-
Pelatih Al Nassr: Cristiano Ronaldo Resmi Tinggalkan Arab Saudi
-
WHO: 13 Rumah Sakit di Iran Hancur Dibom Israel dan Amerika Serikat
-
Bahlil Lahadalia: Bagi Golkar, Lailatul Qadar Itu Kalau Kursi Tambah
-
Gedung DPR Dikepung Massa, Tuntut Pembatalan Kerja Sama RI-AS dan Tolak BoP
Terkini
-
Harga Cabai Rawit Tembus Rp78.900/kg, Ini Daftar Lengkap Harga Pangan Terbaru Hari Ini
-
Stok Barang Impor Mampet, Pengusaha Ritel Cemas Momentum Lebaran 2026 Terganggu
-
90 Juta Orang Lalu Lalang, Airlangga Ungkap Bandara Dubai-Doha Sangat Berpengaruh
-
Garuk-garuk Kepala! Purbaya Sudah Buat APBN 2026 Defisit 0,53 Persen
-
Pengusaha Mal Full Senyum Pada Momen Ramadan dan Lebaran Tahun Ini
-
Studi Oxford Economics Ungkap Dampak Bisnis McDonalds di Indonesia
-
BRIN Ungkap Produk Tembakau Alternatif Minim Risiko Toksikan, Apa Itu?
-
Vendor Pengadaan Laptop Chromebook Buka-bukaan soal Tudingan Keuntungan
-
Peruri Tebar Sembako Hingga Baju Lebaran
-
Tunggu Fatwa soal Kripto, OJK Perkuat Tokenisasi Aset Riil