Suara.com - Dalam rangka meningkatkan layanan konsumsi untuk jemaah haji dan umrah Indonesia, BPKH Limited meluncurkan produk Bumbu Kampoeng guna memenuhi kebutuhan perusahaan catering yang menyediakan makan bagi jemaah.
Peluncuran Bumbu Kampoeng dilakukan di sela-sela Expo Amazing Indonesia yang diselenggarakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Arab Saudi, Kamis 26 September 2024.
Produk Bumbu Kampoeng terdiri dari 14 varian bumbu khas Indonesia, di antaranya bumbu rendang, gulai, semur, opor, kari, mangut, woku, bumbu dasar merah, sambal balado, sambal kacang, bumbu nasi uduk, bumbu nasi kuning, dan bawang goreng.
Seluruh produk bumbu tersebut diproduksi di Indonesia oleh berbagai perusahaan dari berbagai daerah yang kemudian dikurasi bersama BPKH Limited, sehingga dijamin memenuhi kriteria yang dipersyaratkan regulasi Arab Saudi, termasuk standar halal dan SFDA (Saudi Food & Drugs Authority).
Dalam proses seleksi produk bumbu ini, BPKH Limited difasilitasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.
“Suatu kehormatan bagi kami dapat berperan sebagai agregator dan kolaborator beragam elemen bangsa untuk dapat membawa produk asli tanah air ke tanah suci. Bumbu Kampoeng adalah merek bersama untuk bumbu yang berasal dari Indonesia yang dapat mengobati kerinduan pada kampung halaman bagi jemaah haji dan umrah serta WNI muqimin di Arab Saudi,” kata Sidiq Haryono, Mudir BPKH Limited, pada agenda Expo Amazing Indonesia di Jeddah dikutip Jumat (4/10/2024).
Anak perusahaan BPKH yang berdiri tanggal 16 Maret 2023 dan berkantor di Mekkah Arab Saudi ini, pada musim haji 2024 telah berhasil mendatangkan 76 ton bumbu Indonesia untuk dipergunakan 78 perusahaan catering di Mekkah dan Madinah yang mengolah konsumsi jemaah haji Indonesia.
Ke depannya produk Bumbu Kampoeng juga akan dipasarkan di luar musim haji, seperti untuk umrah maupun restoran-restoran Indonesia di Arab Saudi.
Mengingat proyeksi kebutuhan bumbu pada musim haji dan umrah lebih dari 300 ton, BPKH Limited berikhtiar untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas bumbu Indonesia dengan harga yang rasional dan rasa yang lebih khas Indonesia.
Baca Juga: Ditolak Keluarga Fuji, Tubagus Joddy Belum Datangi Doddy Sudrajat dan Mayang
"Doakan kami dapat melayani jemaah haji dan umrah lebih baik dan menyumbangkan nilai manfaat bagi keuangan haji yang akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan jemaah haji Indonesia,” kata Sidiq mengakhiri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Booming Perumahan 2025-2029: Prabowo Genjot Subsidi, Apa Saja Dampaknya?
-
Vivo Akui Stok Sudah Habis, Tapi BBM Pertamina Punya Kandungan yang Tak Bisa Diterima
-
BRI Buka Akses Global untuk UMKM di Halal Indo 2025
-
Purbaya Mau Temui CEO Danantara usai 'Semprot' Pertamina Malas Bangun Kilang Minyak
-
Pemerintah Tambah Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2025, Sasar 30 juta Keluarga Penerima Manfaat
-
Purbaya Ngotot Sidak Acak Rokok Ilegal di Jalur Hijau: Kalau Ketahuan, Awas!
-
Program Magang Nasional Dibuka 15 Oktober, Pemerintah Jamin Gaji UMP
-
Bos Danantara Akui Patriot Bond Terserap Habis, Dibeli Para Taipan?
-
Dari Meja Makan ke Aksi Nyata: Wujudkan Indonesia Bebas Boros Pangan
-
Pemerintah Andalkan Dialog Rumuskan Kebijakan Ekonomi Kerakyatan